Aktivis HMI Kalbar Minta Pembangunan dan Pengawasan di Jalur Lintas Batas Negara Lebih Ditingkatkan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Barat, Saifudin, meminta pemerintah melalui pihak terkait lebih serius dan memprioritaskan peningkatan pembangunan dan pengawasan di jalur lintas perbatasan negara, Senin 13 Januari 2025.

Menurut Saifudin, saat ini terdapat banyak jalur tidak resmi yang berpotensi rawan digunakan untuk perlintasan ilegal, termasuk kejahatan transnasional.

"Banyak sekali kerawanan yang terjadi di wilayah kemaritiman Kalimantan Barat, melihat dari letak garis geografis kita berbatasan langsung Indonesia dengan Malaysia. Yakni banyak jalur yang tidak resmi yang berpotensi rawan digunakan untuk perlintasan ilegal, termasuk kejahatan transnasional," tegas Saifudin.

Saifudin yang juga pernah menjabat sebagai Ketum HMI Cabang Mempawah ini mencontohkan, tiga kabupaten di Kalbar (Sambas, Bengkayang, dan Sanggau) terdapat setidaknya 54 jalur tidak resmi berdasarkan hasil survei yang dilakukan BNPP pada tahun 2020 dan 2022.

"Dengan banyaknya jalur-jalur tidak resmi tentu saja kita meminta pihak terkait untuk lebih serius dan memprioritaskan peningkatan pembangunan dan pengawasan. Karena dengan banyaknya jalur tidak resmi berpotensi banyak penyelundupan dan transaksi ilegal yang dilakukan," jelas Saifudin.

"Misalnya saja di Tahun 2024 banyak sekali penyelundupan yang terjadi, baik itu sejenis sembako, hewan, narkoba dan lainnya melalui jalur perlintasan ilegal," tambah Saifudin.

Menurut Saifudin, ada enam isu strategi pengelolaan lintas batas negara, dan empat isu strategis pengelolaan batas wilayah negara. Pertama belum terpandunya sistem pemeriksaan dan pelayanan lintas batas yang belum memiliki Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Kedua masih relatif banyak jalur-jalur perlintasan tidak resmi. Ketiga, terbatasnya sumber daya manusia dan dukungan teknologi dalam penyelenggaraan pelayanan lintas batas (Custom, Immigration, Quarantine, Security).

"Selanjutnya yang keempat belum memadainya sarana dan prasarana pendukung pengamanan lintas batas negara. Baik di darat maupun di laut Pos Pengamanan Perbatasan Pamtas, Pos TNI Angkatan Laut, Pos Kepolisian, termasuk teknologi pengamanan perbatasan," jelasnya

Baca juga: Pemkab Mempawah dan Landak Bangun Sinergi dan Kolaborasi Tingkatkan Daya Saing dan Kesejahteraan

Selanjutnya yang kelima dan keenam jelas Saifudin, adalah belum terbangunnya sistem pengamanan perbatasan terpadu Integrated Border Security System dan berbagai permasalahan lintas batas, baik terkait aspek ekonomi dan sosial budaya, maupun aktivitas kejahatan lintas negara (transnational crime).

"Dengan permasalahan yang ada, seharusnya itu menjadi perhatian penuh oleh pemerintah pusat maupun daerah, sehingga dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya transaksi ilegal dan penyelundupan," tutupnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!