DPRD Kota Pontianak

Pemerintah Bakal Bebaskan PPN Rumah dan BPHTB, Bebby Nailufa: Siap Mendukung Kebijakan Pro Rakyat

"Kita tentu harus mendukung semua kebijakan yang pro terhadap rakyat, bagaimana pun kebijakan ini tentunya memiliki maksud dan tujuan yang baik," kata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERLIANUS TEDI YAHYA
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah melalui Presiden Prabowo akan memberlakukan kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 0 persen untuk rumah dengan harga di bawah Rp 2 miliar selama (6) enam bulan ke depan.

Selain PPN 0 persen untuk kategori rumah tertentu itu, pemerintah juga berencana akan menghapus Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi 0 persen, bahkan menghilangkan retribusi untuk persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Menanggapi kebijakan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa mengatakan pihaknya akan siap mendukung kebijakan yang sifatnya pro terhadap rakyat.

"Kita tentu harus mendukung semua kebijakan yang pro terhadap rakyat, bagaimana pun kebijakan ini tentunya memiliki maksud dan tujuan yang baik," katanya kepada tribunpontianak.co.id, Jumat 10 Januari 2025.

Penetapan Wali Kota Pontianak Terpilih Hanya Dihadiri Paslon Terpilih, Bebby Nailufa Ucapkan Selamat

Namun, Bebby menyebut pihaknya akan melakukan evaluasi terkait kebijakan ini, apakah nantinya berdampak atau tidak pada Penghasilan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak.

"Kita perlu melakukan evaluasi terkait apakah kebijakan ini berpengaruh kepada penghasilan daerah kota pontianak atau tidak. Karena bagaimana pun BPHTB ini termasuk penyumbang yang besar untuk PAD Kota Pontianak," ujarnya.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, agar dapat mengetahui bersama apakah BPHTB dari masyarakat berpenghasilan rendah untuk kategori rumah tertentu ini cukup besar persentasenya di Kota Pontianak.

Kemudian, Bebby mengungkapkan dirinya akan berkoordinasi dengan Ketua Komisi 3 dan mendiskusikannya lebih lanjut agar mencarikan solusi atau antisipasi jika memang berdampak kepada PAD Kota Pontianak.

"Ini harus kita ketahui dengan data dan kebijakan ini akan kita diskusikan agar bisa mengetahui apakah ada dampaknya, sehingga kita bisa mengantisipasi terjadinya penurunan PAD kita,"  ungkapnya.

"Tentu bagaimana pun kebijakan yang baik harus kita dukung," pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved