Pangkas Perjalanan Dinas Hingga 50 Persen, Pemkot Pontianak Lakukan Efisiensi Anggaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Edi Suryanto turut berkomitmen melaksanakan penghematan di jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pontianak. Edi menegaskan apabila tidak ada relevansi kegiatan terhadap kesejahteraan masyarakat, maka program tersebut akan dibatalkan atau dikurangi.

Pemerintah pusat tengah fokus melakukan efisiensi anggaran untuk tahun 2025 dan selanjutnya. 

Arahan Presiden Prabowo lewat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengimbau daerah-daerah melakukan hal serupa. 

"Pemkot Pontianak lewat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sekarang sedang mengevaluasi semua program. Kegiatan yang tidak relevan akan dihilangkan, atau kalau tidak penting kita kurangi," ujarnya di Kantor Wali Kota, Selasa 24 Desember 2024.

Ia mengatakan secara persentase, sudah dilakukan hampir 50 persen pemotongan anggaran perjalanan dinas untuk tahun depan. 

Edi juga menekankan proses meritokrasi di internal Pemkot Pontianak selama ini telah berjalan baik sehingga berhasil mencegah praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

• Uskup Agung Pontianak Mgr Agustinus Agus Ajak Masyarakat Rayakan Natal Dengan Meriah

Selama ini kata Edi mekanisme pemilihan pejabat atau jajaran direktur di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selalu lewat panitia seleksi dengan melibatkan banyak akademisi dan eksternal. 

Proses itu sudah berjalan sesuai aturan berlaku dan yang memilih pansel, sebagian kecil saja dari pemerintahan.

Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI ini pun mengajak segenap aparatur agar memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat. 

Dalam banyak kesempatan ia mengingatkan pentingnya memberikan pelayanan secara cepat, mudah dan murah. 

"Sudah seharusnya setiap abdi negara melaksanakan hal itu. Landasi pekerjaan dengan integritas, pahami aturan dan prioritaskan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. 

Di sisi lain, Pemkot Pontianak juga terus berupaya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan optimalisasi BUMD milik Kota Pontianak seperti PDAM Tirta Khatulistiwa dan BPR Khatulistiwa. 

Target pemerintah pusat menuju Indonesia Emas 2045 di mana daerah dapat mandiri secara anggaran dan tidak bergantung terhadap pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

Ia juga mengapresiasi peran BUMD Kota Pontianak yang telah luar biasa mendorong PAD. 

"BUMD Kota Pontianak sudah luar biasa, saya apresiasi. Tetapi tentu kita terus terbuka terhadap potensi pendapatan lain," tuturnya.