Kartiyus Tekankan Jaga Inflasi Agar Angka Kemiskinan Tidak Naik di Sintang
Kartiyus mengungkapkan jika angka inflasi tinggi akan sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Sehingga, pemerintah hadus bisa menekan inflasi.
Penulis: Agus Pujianto | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Pemerintah Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat menggelar High Level Meeting dalam rangka optimalisasi pengendalian inflasi dan penanggulangan kemiskinan di pendopo Bupati, Kamis 19 Desember 2024.
Rapat dipimpin langsung oleh Bupati Sintang, Jarot Winarno bersama dengan Sekda Sintang, Kartiyus.
Rapat diikuti Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
"Pertama kita lihat perkembangan inflasi dan kemiskinan kita selama tahun 2024 kita melihat apa yang terjadi dan apa yang kita lakukan, strategi apa kedepan yang bisa kita tempuh untuk mengatasi inflasi dan kemiskinan," kata Kartiyus.
Kartiyus mengungkapkan jika angka inflasi tinggi akan sangat berpengaruh terhadap angka kemiskinan. Sehingga, pemerintah hadus bisa menekan inflasi.
"Satu hal itu ada garis merah antara inflasi dan kemiskinan, ketika inflasi tinggi dipastikan kemiskinan akan tinggi. Makanya inflasi harus dijaga dan ditekan. Supaya angka kemiskinan tidak naik. Ketika inflasi naik terus, nanti garis kemiskinannya akan naik," ungkap Kartiyus.
Makanya tambah Kartiyus untuk mencegah garis kemiskinan naik yaitu salah satunya dengan menjaga inflasi. Dengan inflasi November diangka 2,08 masih kecil di bawah nasional tidak boleh melebihi 2,5 persen.
Baca juga: Peringatan Hari Ibu, TP PKK Kalbar Berikan Persembahan Wastra Kalbar dari Ibu untuk Indonesia
"Utamakan strategi kita bagaimana mengatasi pengeluaran orang miskin, banyak program lewat BLT, BPJZ kita tanggung. Kedua turunkan harga, atau jaga harga caranya distribusi barang harus tetap terjaga, lancar. Kalau barang ada gak mudah naik. Kalau barang gak ada pasti naik," kata Kartiyus.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sintang, Kurniawan mengatakan angka kemiskinan di Kabupaten Sintang saat ini berada di 8,03 persen.
Angka 8,03 ini tren menurun jika dibandingkan tahun 2016, posisi kemiskinan mencapai 11,7 tapi sekarang sudah 8,03. "Meskipun garis kemiskinan kita cenderung meningkat, selalu tinggi ditingkat Kalbar," ungkap Kurniawan.
Menurut Kurniawan, angka 8,03 itu sebanding 38 sampai 40 ribu orang tersebar di semua kecamatan. Namun, pemkab Sintang hanya memfokuskan penanganannya untuk 5 kecamatan seperti Serawai, Ambalau, Kayan Hulu, Sepauk dan Ketungau Tengah.
"Hampir semua kecamatan ada orang miskin tapi fokus ada di 5 Kecamatan paling dominan," jelasnya.
Menurut Kurniawan, ada beberapa penyebab kemiskinan di Kabupaten Sintang. Paling utama, karena keterisolasian. Sebab, hampir setiap kecamatan dan desa masih kurang didukung oleh Infrastruktur dasar yang memadai. Tantangan Infrastruktur berpengaruh kepada angka kemiskinan. Kemudian akses terbatas pada pelayanan dasar baik seperti pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
"Kami mentagging tahun 2024 APBD kita 2,2 triliun tapi untuk penanggulangan kemiskinan 316 miliar yang langsung program penanggulangan kemiskinan. Sampai hari ini realisasi program dan kegiatannya 70 persen. Bantuan pendidikan, bibit pertanian, bansos, PKH dan beras dan banyak sekali yang berkaitan lokasi kemiskinan. Kemiskinan dan inflasi ini memang berkaitan," ujar Kurniawan. (*)
- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!
Mahasiswa Pontianak Sampaikan Empat Tuntutan di DPRD Kalbar |
![]() |
---|
Romansa Hati: Genovantry Pontianak Hadirkan Lagu Pop Rock Sarat Perjalanan Emosi Cinta dan Kerinduan |
![]() |
---|
Wapres Gibran Jadikan Foto Bersama Koh Asiang Sebagai Profil Instagram |
![]() |
---|
Bahasan Terima Lencana Darma Bakti, Harap Jadi Motivasi Seluruh Jajaran Pembina dan Anggota Pramuka |
![]() |
---|
Pemkab Sintang Harap Unka Perkuat Peran dalam Mendukung Program Strategis Nasional |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.