Pilgub Kalbar 2024

KPU Akui Jumlah Partisipasi Pilgub Kalbar Menurun dan Siap Lakukan Evaluasi

Kami harus melakukan evaluasi internal maupun eksternal untuk menjadikan penyelenggaraan pemilu juga pilkada 2029 menjadi lebih baik lagi

Penulis: Ferlianus Tedi Yahya | Editor: Jamadin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERLIANUS TEDI YAHYA
Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat (Kalbar) menggelar Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi, berlangsung di Mercure Hotel, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, 8 Desember 2024. Bacakan hasil perolehan suara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat pada Pilkada 2024. 
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat, Muhammad Syarifuddin Budi mengungkapkan secara keseluruhan partisipasi di Kalimantan Barat dalam Pilkada 2024 menurun dan berada pada angka 67,96 persen.
"Jumlah pengguna hak pilih ada sebanyak 2. 694.951 dari jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) 3.956.969 atau sebesar 67,96 persen," katanya Minggu 8 Desember 2024, malam.
Menanggapi hal tersebut, Budi mengatakan banyak hal yang harus di analisa jika hanya mengerucut pada penilaian tingkat partisipasi saja.
"Tentu kami menerima semua masukan dan pandangan dari semua pihak. Kami harus melakukan evaluasi internal maupun eksternal untuk menjadikan penyelenggaraan pemilu juga pilkada 2029 menjadi lebih baik lagi," katanya.
Ia menjelaskan, kalau melihat dari catatan program yang telah lakukan. Biaya yang dikeluarkan cukup banyak, baik itu untuk keperluan bahan kampanye dan alat peraga kampanye sebagai bentuk sosialisasi kepada masyarakat.
Kemudian, menurutnya biaya yang dikeluarkan untuk seluruh tim pasangan calon menyapa masyarakat dan berapa banyak biaya untuk kegiatan debat yang diadakan 18 kali, baik tingkat Kabupaten/Kota hingga Provinsi, cukup untuk menggambarkan upaya yang dilakukan. "Itu saja sudah cukup menggambarkan.
Kemudian TV atau media kalau dinilai menjadi penting untuk menyapa publik, itu lebih besar daya dorongnya tidak hanya soal undangan pemilih," ungkapnya.
Selain itu, menurutnya persoalan partisipasi menurun ini tidak hanya berpatok pada undangan saja. Baik yang diundang oleh pasangan calon maupun yang diundang secara khusus oleh KPU.
"Oleh karena itu, problem yang lambat dilapangan tidak cukup syarat untuk men down grade kerja sama yang luar biasa semua pihak termasuk media. Apakah media merasa tidak cukup memberitakan atau meliput kegiatan debat paslon? Jadi saya kira semuanya ini sudah cukup menggambarkan ikhtiar atau upaya kita untuk menghadirkan pemilih di TPS," jelasnya.
Kemudian masih menurutnya, jika berkaca dari negara maju tingkat partisipasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan negara berkembang.
"Jadi, sekali lagi, banyak yang harus kita analisis kalau menilainya hanya semata-mata dari tingkat partisipasi saja," pungkasnya.

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp
!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved