Penurunan Harga Tiket Pesawat Jelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 Resmi Diungkap Pemerintah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kabar gembira, penurunan harga tiket pesawat jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 resmi diungkap pemerintah.

Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan penurunan harga tiket pesawat domestik dengan berbagai langkah lintas kementerian sejak awal tahun ini. 

Seperti yang disampaikan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik (BKIP) Kementerian Perhubungan, Budi Rahardjo.

Ia menjelaskan bahwa langkah ini melibatkan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi (Kemenkomarvest).

Tujuannya untuk membahas berbagai kebijakan yang berdampak pada komponen tarif penerbangan.

Dimana, komponen dalam tarif penerbangan cukup kompleks.

Selain tarif jarak yang merupakan hasil dari perhitungan jarak dan tarif dasar, ada pula komponen pajak (PPN), asuransi, serta passenger service charge (PJP2U).

"Selain itu, harga avtur dan biaya perawatan pesawat turut berpengaruh signifikan," ujar Budi, Selasa 5 November 2024.

• Resmi Diskon Rute Baru! Harga Tiket Kereta Cepat Whoosh Terbaru Per November 2024 Cek Disini

Budi menjelaskan bahwa kebijakan harga avtur berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui BPH Migas, sementara kebutuhan impor suku cadang pesawat menjadi ranah Kementerian Perdagangan.

Kedua komponen ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap biaya penerbangan.

Sehingga berbagai diskusi lintas kementerian terus dilakukan untuk mencari solusi yang dapat mengurangi harga tiket pesawat.

Selama ini, kata dia, pemerintah telah melakukan beberapa upaya konkrit yakni Relaksasi pembatasan impor suku cadang pesawat oleh Kementerian Perdagangan untuk mempermudah maskapai dalam pemeliharaan pesawat.

Kemudian juga penyamaan harga avtur di tiga bandara destinasi wisata prioritas.

Yaitu Bandara Silangit di Danau Toba, Bandara Lombok, dan Bandara Labuan Bajo, agar sebanding dengan harga avtur di Bandara Soekarno-Hatta.

Kebijakan ini diterapkan pada periode Februari hingga Agustus 2024 untuk mendukung industri pariwisata.