Midji Bakal Wujudkan Pembangunan Sekretariat PWNU Kalbar 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat (Kalbar) periode 2018-2023 yang juga Mustasyar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalbar Sutarmidji menghadiri Rapat Pleno PWNU Kalbar yang digelar di Hotel Orchardz Ayani Pontianak, Kamis (12/9). 

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Rais Syuriah PWNU Kalbar KH Ismail Ghofur serta jajaran Syuriah PWNU Kalbar lainnya. 

Hadir pula Khatib Syuriah PWNU Kalbar KH Mukhtarul Aziz dan jajaran, serta Ketua PWNU Kalbar Syarif, Sekretaris PWNU Kalbar Mokhammad Ridwan, dan jajaran pengurus Tanfidzyiah PWNU Kalbar. Termasuk Ketua PCNU se-Kalbar, para kiai, serta kaum Nahdliyyin se-Kalbar.

Juga para ketua, dan sekretaris lembaga yang ada di PWNU, badan otonom, ketua GP Ansor, ketua IPPNU, Muslimat, Fatayat, dan rektor UNU Kalbar.

Seperti diketahui, rapat pleno tersebut merupakan agenda rutin yang bertujuan untuk memaparkan capaian kinerja, pelaksanaan program kerja, dan mengevaluasi program-program yang telah dijalankan.

Salah satu yang mengemuka dari pertemuan tersebut adalah terkait rencana pembangunan sekretariat PWNU Kalbar. 

Ketua PWNU Kalbar Syarif mengungkapkan, PWNU Kalbar telah mendapat tiga hibah, baik dari perorangan, maupun pemerintah.

Yang satu di antaranya  hibah lahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar. Yakni untuk pembangunan sekretariat tetap PWNU Kalbar.

• Maman Pastikan Usulan Midji Soal Kapuas Raya Disetujui 2027, Jangan Jadikan Komoditas Politik Lagi

"Hibah dari Pemprov Kalbar berupa tanah di zaman Pak Sutarmidji (menjabat gubernur) untuk pembangunan sekretariat. Tanggal 22 Oktober 2024 nanti kami rencanakan groundbreaking (pembangunan) gedung sekretariat," ungkap Syarif. 

Adapun Pemprov Kalbar sendiri diketahui telah menyediakan lahan di Jalan Pulau We, Kota Pontianak yang akan menjadi lokasi pembangunan Sekretariat PWNU Kalbar.

Lahan seluas sekitar seribu meter persegi itu, ditetapkan status penggunaan untuk dioperasionalkan oleh pihak lain.

Yakni untuk lembaga non pemerintahan atau organisasi masyarakat (ormas) yang mendukung tugas-tugas pemerintahan. 

Dalam kesempatan itu, Syarif juga sempat menyinggung soal momen Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak di Kalbar.

Menurutnya untuk Pilkada, PWNU akan ikut pada AD/ART, dan peraturan perkumpulan. 

"Tapi bahwa Pilkada itu adalah momen politik yang melalui satu titik waktu tertentu, 27 November 2024, bagi bangsa Indonesia, bagi Kalbar satu hal yang mutlak. Mau atau tidak, rela atau terpaksa kita harus melalui masa itu. Kita tidak bisa menepi maupun mundur, mesti maju melewati itu," katanya.