Deklarasi Sutarmidji - Didi Dihadapan Partai Pengusung dan Relawan, Siap Jalankan Amanah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pasangan bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Sutarmidji-Didi Haryono menggelar deklarasi bersama partai-partai pengusung di Pontianak Convention Center (PCC), Rabu 28 Agustus 2024.

Setelah selesai seluruh rangkaian kegiatan deklarasi, Midji-Didi dan seluruh rombongan berjalan kaki dari gedung PCC ke Kantor KPU Provin Kalbar.

Sutarmidji dan Didi Haryono menjadi bakal pasangan calon (bapaslon) Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Barat (Kalbar) pertama yang mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), pada Rabu 28 Agustus 2024.

Pada saat Deklarasi di PCC Pontianak, didampingi Didi, Sutarmidji dihadapan seluruh partai pengusung dan relawan yang hadir menyampaikan bahwa, dengan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya untuk maju di Pilgub tahun 2024, ia bersama Didi siap menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan akan terus bersama untuk memenangkan kontestasi Pilgub tahun 2024.

Berbagai hal disampaikan oleh Midji pada Deklarasi nya bersama Didi untuk maju di Pilgub 2024 ini.

Baca juga: BREAKING NEWS - Dengan Berjalan Kaki, Pasangan Calon Sutarmidji-Didi Mendaftar ke KPU Kalbar

Midji menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa bekerja dengan data, ketika ada kritikan terhadap dirinya.

 Ia selalu melihat apa yang disampaikan oleh lawan politiknya, jika tidak sesuai dengan data tidak akan ia tanggapi, namun akan ia luruskan berdasarkan data yang ada.

Namun jika mengkritik sesuai dengan fakta dan data, maka akan ia akui kebenarannya.

Salah satunya, yang banyak menjadi sorotan yakni masalah infrastruktur jalan provinsi.

Midji menjelaskan  jumlah panjang jalan Provinsi 1.534 KM, ketika ia menjabat sebagai Gubernur Kalbar (2018-2023) kondisi Jalan Mantap Provinsi hanya 49,98 persen.

Namun, setelah ia mengakhiri jabatannya selama lima tahun menjadi Gubernur Kalbar, jalan provinsi dengan kondisi Mantap mampu mencapai 80 persen.

Artinya, dalam masa covid-19 walaupun banyak dilakukan pemotongan anggaran dari pusat yang difokuskan kepada penanganan covid-19, Pemprov Kalbar dibawah kepemimpinannya  masih bisa membangun Jalan mencapai 80 persen mantap.

“Kenapa bisa, karena saya konsultasi dengan data yang ada bahwa PAD Kalbar diangka Rp 1,8 triliun, dan ketika saya selesai menjabat,  PAD Kalbar mencapai Rp Rp 3,256 Triliun, hampir 2 kali lipat meningkat dalam lima tahun. Dari PAD ini lah kita gunakan untuk membangun infrastruktur,” tegas Midji.

Berkaitan dengan Desa Mandiri, Midji menyampaikan lagi-lagi diawal ia menjabat sebagai Gubernur Kalbar pada tahun 2018 lalu bahwa Kalbar hanya memiliki 1 desa mandiri yakni Desa Sutra di Kabupaten Kayong Utara, dan sampai akhir masa jabtannya Desa Mandiri di Kalbar sudah meningkat hingga mencapai 1.029 Desa Mandiri di Kalbar.

“Saat ini tidak ada lagi desa sangat tertinggal, dan desa tertinggal di Kalbar. Bahkan di Kabupaten Sambas hanya ada desa maju dan mandiri. Kalau Pemda nya betul-betul menjaga itu, maka Sambas akan menjadi daerah cepat sekali perubahannya,” jelas Midji.

Lalu, Midji kembali lagi menyampaikan bahwa pada masa ia menjabat dulu, salah satu program unggulan di bidang pendidikan yakni menjalankan program  menggratiskan  biaya pendidikan SMA/SMK Negeri se-Kalbar.

“Program yang saya buat ini (Program Sekolah Gratis SMA/SMK Negeri) sama juga ketika orang mempertanyakan program Makan Siang Gratis. Ditanya dari mana duitnya, saya bilang ke Jajaran Pempriv waktu itu jalankan saja program ini, duitnya saya yang cari,” tegas Midji.

Terbukti dimasa kepemimpinannya, total ada 172 ribu anak SMA/SMK Negeri di Kalbar yang merasakan manfaat program sekolah gratis untuk siswa SMA/SMK Negeri se-Kalbar, yang dicetus oleh Midji.

“Jadi yang bayar ke sekolah itu Pemda setiap bulannya. Yang masing-masing anak ditanggung uang SPP nya sebesar Rp 100 ribu perbulan. Awalnya total siswa yang kita tanggung biayanya 172 ribu dan sekarang siswa kita sudah mencapai 190 ribu. Anggaran yang kita perlu Rp 200 miliar dan ini bukan hal yang besar,” ujarnya.

Midji juga menyampaikan yang sering menjadi pembahasan dimana Indeks Pembangunan Manusia  (IPM) Kalbar masih diurutan tiga terbawah se-Indonesia saat ini, dikatakannya bahww salah satu penyebabnya adalah lamanya anak sekolah hanya 7,6 tahun di Kalbar.

“Akhirnya  kita harus membangun sebanyak-banyaknya sekolah . Saya maunya waktu itu membangun 100 sekolah SMA/SMK. Tapi yang baru terbangun sekitar hampir  64 sekolah, tapi saya tambah lagi  tahun 2023 , dan akhirnya terbangun hampir 100 sekolah. Sebenarnya bukan uang nya tidak ada untuk membangun sekolah, tapi gurunya tidak tersedia,” ujarnya.

Midji mengatakan kedepan,  ia ingin pembanguan sekolah di tambah sebanyak 75 sekolah SMA/SMK baru yang tersebar diseluruh daerah di Kalbar ,agar anak -anak di Kalbar minimal bisa tamat SMA.

Ia mencontohkan kondisi di  Kota Pontianak saja, setiap tahunnya ada 400 anak yang tak bisa masuk SMA/SMK negeri, karena daya tampung sekolah yang kurang.

“Nah itu lah kita bangun SMA Mujahidin, dibangun dengan total ada tambahan 10 kelas untuk 395 anak. Dan itu sudah selesai,” tegasnya.

Lalu di Kabupaten Kubu Raya, total ada 9.800 siswa yang tamat SMP setiap tahunnya, namun bangku yang tersedia untuk SMA/SMK negeri dan swasta disana hanya bisa menampung 6.200 siswa.

“Jadi ada 3.600 anak yabg tidak bisa melanjutkan sekolah. Bagaimana kita mau bicara tentang lama belajar dan lainnya,” ucapnya. 

Sedangkan mengnai  tata kelola pemerintahan di Provinsi Kalbar, Midji tekankan sudah genah. Yang mana, saat ia menjabat sebagai Gubernur Kalbar saat Pemerintah mencanangkan  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) , dan Kalbar berhasil menduduki nomor dua setelah DKI Jakarta. 

Lalu, Indeks Daya Saing Daerah Berkelanjutan (IDSDB) yang dirilis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) bersama Terra Komunika, dan Kinara Indonesia menghantarkan Provinsi Kalbar di posisi kedua se Indonesia dengan skor 71,04. Pemprov Kalbar bahkan berhasil jauh lebih unggul di banding Bali, Kepulauan  Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan daerah lainnya, dan berada di urutan kedua setelah Jogjakarta. 

Selain itu, ditangan Sutarmidji Kalbar berhasil menduduki urutan ketiga MCP (Monitoring Center for Prevention) yang dinilai KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). Dalam hal ini, KPK menilai 8 ranah pemerintahan.

“Jika saya  terpilih kembali, saya akan terus berkooridinasi dengan Anggota DPR RI hingga Provinsi untuk membuat program sinergis antar pusat dan daerah,” ujarnya.

Koordinasi dan sinergi ini juga telah berjalan dengan baik ketika ia menjadi Gubernur Kalbar pada 2018-2023 lalu.

“Terkait tata kelola pemerintahan saya selalu koordinasi dengan Pak Cornelis karena beliau di Komisi 2 DPR RI, begitu juga dengan Pak Syarif dan Pak Boyman dan lainnya. Lalu, Pak Boyman masalah jalan waktu itu ada inpres jalan . Jadi waktu itu beliau minta masukan, alhamdulillah itu telah diperjuangkan,” jelas Midji  

Sama hal nya,  ketika masih ada 400 lebih desa di Kalbar yang tidak teraliri listrik. Midj pun ber koordinasikan dengan Maman yang Abdurrahman yang bertugas di Komisi VII DPR RI.

“Dan alhamdulillah sekarang sisa 160 desa yang belum terlistrik di Kalbar, karena kaitannya letak desanya yang jauh dan dipulau,” ujarnya. 

Midji juga menargetkan PAD Kalbar kurang lebih bisa diatas Rp 4 Triliun, karena Kalbar sebagai penghasil CPO terbesar se-Indonesia, hanya saja yang tercatat sdbagai ekspor Kalbar 800 sampai 1 juta ton atau  25 persennya saja.

Saat ini, kata Midji Angka kemiskinan dan pengangguran di Kalbar juga jauh dibawah nasional.

"Kalau kita tidak berani membuat terobosan dan daerah banyak takutnya. Maka daerah tidak akan maju. Dan kalau koordinasi tidak berjalan baik antara pusat provinsi sampai kabupaten kota tidak maju juga. Kalau maju pun kayak keong,” pungkasnya. (*)

Informasi Terkini Tribun Pontianak Kunjungi Saluran WhatsApp

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini disini