Breaking News

DPRD Kota Pontianak

DPRD Pontianak Harapkan Optimalkan Program Peningkatan SDM Guna Cegah Aksi Tawuran Gunakan Sajam

"Sebenarnya ini juga bukan hanya dari pengamanan kita, tapi sebenarnya upaya pencegahan itu harus bisa lebih baik melalui program-program yang menyent

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/MUHAMMAD FIRDAUS
Anggota DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa mengaku sangat prihatin dengan kondisi kota Pontianak yang beberapa tahun belakangan ini mengalami situasi tidak aman. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa mengaku sangat prihatin dengan kondisi kota Pontianak yang beberapa tahun belakangan ini mengalami situasi tidak aman.

"Kota pontianak ini kan kota yang tidak terlalu besar, harusnya jika koordinasi antar pemerintah kota pontianak baik, tidak akan terjadi seperti ini," katanya kepada tribunpontianak.co.id, Selasa 27 Agustus 2024.

Menurutnya hal ini dapat terjadi karena adanya permasalahan terkait Sumber Daya Manusia dan permasalahan sosial yang dapat memicu permasalahan seperti ini terjadi.

Bebby juga menyebut hal ini dapat menjadikan menurunkan marwah kota Pontianak sebagai kota ramah anak dan aman.

"Sebenarnya ini juga bukan hanya dari pengamanan kita, tapi sebenarnya upaya pencegahan itu harus bisa lebih baik melalui program-program yang menyentuh secara langsung dan ini sangat minim," jelasnya.

Pengembangan Menuju Desa Berdaya Melalui Ekowisata, PLN UIP KLB Raih Tribun Pontianak Awards 2024

Menurutnya, hal-hal untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia berjalan tidak maksimal, sehingga hal ini dapat menjadi bom waktu.

"Kurangnya pengawasan terhadap lingkungan dan ketidak pedulian kita di lingkungan masing-masing ini juga memicu terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan," katanya.

Untuk itu, Bebby berharap agar ke depan bisa lebih konsen lagi terhadap permasalahan-permasalahan Sumber Daya Manusia, sosial, kekerasan, dan kenakalan remaja.

"Kalau bisa ya optimalkan lah program-program yang ada di DP2KBP3A kemudian Pemuda dan Olah Raga. Hal-hal yang menyentuh langsung, tapi dalam rangka implementasi dan pelaksanaannya tidak baik. Jadi harus ada kontrak kinerja, jika tidak mampu maka kepala OPD ini harus siap diganti, sanksi keras ketika tidak maksimal," ujarnya.

"Tentu kerjasama semua pihak juga penting dan kita berusaha untuk meningkatkan PAD kita, supaya untuk bisa membiayai program ini dan mengevaluasi kinerja opd-opd ini mengatasi permasalahan yang ada," pungkasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
KOMENTAR

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved