Cegah Politik Identitas dan Sara Pada Pilkada di Sanggau, Keraton Istana Surya Negara Gelar FGD

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SANGGAU - Keraton Istana Surya Negara Sanggau melaksanakan focus group discussion (FGD) pencegahan politik identitas dan sara pada Pilkada serentak tahun 2024 di Gedung Pertemuan Umum (GPU) Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Selasa 20 Agustus 2024. 

FGD dihadiri tokoh masyarakat, pengurus partai politik, organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan wanita se-Kabupaten Sanggau, dan mantan Bupati Sanggau Paolus Hadi. 

Narasumber pada kegiatan ini adalah Kapolres Sanggau AKBP Suparno Agus Candra Kusumah, Kepala Badan Kesbangpol Sanggau Antonius, Komisioner Bawaslu Sanggau, Saparudin.

Pejabat Bupati Kabupaten Sanggau yang diwakili Asisten III  Setda Sanggau Bidang Administrasi Umum, H Burhanuddin menyampaikan bahwa pemerintah Kabupaten Sanggau menyambut baik inisiatif dari Keraton Surya Negara dalam mendukung terwujudnya pelaksanaan Pilkada Sanggau tahun 2024 aman dan damai.

"Mari sama-sama kita membangun Sanggau dengan elegan, dewasa berdemokrasi. Artinya Pilkada ini jangan dijadikan beban, tapi kita sambut dengan gembira, memilih pemimpin yang amanah memimpin Sanggau ini," katanya.

• Cek Jadwal Seleksi CPNS, Tersedia 327 Formasi di Sanggau

Burhanuddin juga meminta seluruh masyarakat Kabupaten Sanggau untuk menyambut pesta demokrasi ditingkat daerah dengan penuh kegembiraan.

Sementara itu, Pangeran Ratu Istana Surya Negara Gusti Arman berharap pelaksanaan Pilkada Sanggau bisa berjalan tertib, aman dan santun. Oleh karenanya ia mengajak para kontestan pada Pilkada Sanggau untuk membangun persaingan yang sehat dan mendidik masyarakat luas. 

"Dengan beradu gagasan, visi misi dan program yang rasional dan membangun Sanggau. Karena sudah banyak Pemilih yang cerdas terutama pemilih pemula, kaum milenial yang sudah melek teknologi," katanya.

Dikatakannya, politik identitas maupun penggunaan isu sara dalam menarik simpati pemilih adalah cara usang dan sudah ketinggalan zaman, karena cara itu bisa membelah persatuan dan kesatuan.

"Memikat pemilih dengan politik uang dan identitas atau suku merupakan kampanye hitam dan  sudah bukan zamannya lagi," pungkasnya. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini