Resmi! Aturan PPN Baru Naik 12 Persen Per Tahun 2025 Lengkap Rumus dan Landasan Hukum Cek Disini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi berlaku aturan PPN naik sebesar 12 persen per tahun 2025 lengkap dengan rumus cara menghitung dan landasan hukum cek disini.

Hal itu disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dikutip dari Kompas.com.

Menurutnya, kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen menjadi 12 persen bakal tetap berlaku mulai tahun 2025.

Airlangga mengatakan, ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

"Kan undang-undangnya sudah jelas (tarif PPN naik jadi 12 persen pada 2025)," katanya pada, Kamis 8 Agustus 2024.

Adapun ketentuan mengenai kenaikan tarif PPN diatur dalam Pasal 7, ayat (1), huruf b UU HPP yang berbunyi, tarif PPN sebesar 12 persen yang mulai berlaku paling lambat pada tanggal 1 Januari 2025..

• Berubah! Iuran BPJS Kesehatan Naik Per Tahun 2025 Lengkap Rincian Tarif Baru Kelas 1 2 3 Cek Disini

Airlangga bilang, kenaikan tarif PPN memang bisa ditunda sebagaimana diatur dalam ketentuan yang sama.

Dalam UU HPP disebutkan, pemerintah bisa menunda kenaikan tarif PPN dengan menerbitkan peraturan pemerintah.

Yang nantinya akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dirumuskan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Adapun pertimbangan penundaan kenaikan tarif menjadi 12 persen ialah perkembangan keadaan ekonomi masyarakat dan kebutuhan dana pemerintah.

Akan tetapi, Airlangga menyebutkan, sejauh ini belum ada pembahasan terkait aturan untuk menunda penerapan kenaikan tarif PPN.

"Kecuali ada hal yang terkait UU (yang menunda kebijakan) kan tidak ada," ujarnya.

Airlangga pun meminta untuk menunggu pengumuman resmi terkait kepastian rencana kenaikan tarif PPN dalam gelaran pembacaan Nota Keuangan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024.

"Nanti kita dengar aja Nota Keuangan," ucapnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso sempat menjelaskan hal terkait.