BPD Berperan Penting dalam Pembangunan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Bank Pembangunan Daerah (BPD) memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan pembangunan dan perekonomian Indonesia.

“Seperti yang disampaikan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, bahwa BPD telah banyak membantu dalam mengembangkan dan meningkatkan daya saing produk lokal melalui pendanaan, layanan perbankan yang aman dan mudah, juga dukungan pada pengembangan sektor usaha kecil dan menengah (UKM),” ujar Pj Bupati Kayong Utara, Alfian, saat menghadiri Gala Diner Penarikan Undian Simpeda Tingkat Nasional Periode ke-1, Tahun XXXV 2024 di Pendopo Gubernur Kalbar, Rabu 7 Agustus 2024.

Lebih lanjut, Pj Bupati Alfian menyampaikan arahan Pj Gubernur Kalbar, bahwa BPD di Indonesia harus senantiasa mengembangkan inovasi bisnis, sehingga BPD dapat terus resilient meski dihadapkan dengan berbagai disrupsi.

• Strategi BPD Seluruh Indonesia di Tengah Kompleksitas Ancaman Cyber Crime

Utamanya di era keuangan digital saat ini, yang dapat menjadi tantangan sekaligus peluang besar bagi BPD di seluruh Indonesia untuk berinovasi memajukan lini bisnisnya agar dapat terus relevan dengan kebutuhan masyarakat.

“Karena itu, keuangan digital akan meningkatkan pelayanan tidak saja bagi bisnis, namun juga bagi pemerintah daerah. Dengan implementasi digitalisasi keuangan, pemerintah dapat melakukan transaksi non tunai sampai ke tingkat desa. Seperti tadi disampaikan Bapak Pj Gubernur, sudah ada 1.409 desa yang melaksanakan transaksi non tunai (TNT).” Kata Pj Bupati Alfian.

Pj Bupati Alfian menambahkan, untuk di Kayong Utara sendiri, peran BPD khususnya dalam pengembangan ekonomi daerah dan peningkatan transaksi non tunai sangat penting, apalagi dalam pengelolaan keuangan daerah.

“Sebagai upaya pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan transparan, kita sudah melakukannya dan, kemarin kita juga sudah melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama Bank Kalbar untuk pemanfaatan rekening penampungan untuk tata kelola penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan ini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.” Tambah Alfian.

Tidak sampai disitu, Pemerintah Kayong Utara terus mendorong implementasi TNT sampai ke Pemerintah Desa. “30 April yang lalu, kita sudah melakukan peluncuran transaksi non tunai bagi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD), dimana Cash Management System (CMS) diintegrasikan dengan aplikasi Siskeudes online. [Prokopim]

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak DI SINI