Pertalite Resmi Dibatasi 1 Agustus 2024, Daftar Kendaraan Dilarang Isi BBM Subsidi di SPBU Pertamina

“Semakin banyak SPBU yang terkoneksi dengan sistem digitalisasi Pertamina akan semakin memudahkan monitoring dan pengawasan atas penyaluran BBM bersubsidi,” tambah Fadjar.

Ia menambahkan, langkah ketiga agar BBM subsidi tepat sasaran adalah meningkatkan kerja sama dengan aparat penegak hukum.

Kerja sama tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan kegiatan penyalahgunaan BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukannya.

Keempat, Pertamina juga mendorong masyarakat ikut Program Subsidi Tepat secara daring guna mengidentifikasi konsumen yang berhak dan memonitor konsumsi atas Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.

Alasan pemerintah lakukan pembatasan BBM subsidi Terkait pembatasan BBM subsidi, Luhut menjelaskan, hal ini dilakukan sebagai langkah efisiensi mengingat APBN mengalami defisit.

Pembatasan subsidi BBM diharapkan dapat menghemat anggaran negara sekaligus mendorong penyaluran BBM subsidi menjadi lebih tepat sasaran.

“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” jelas Luhut dikutip dari Kompas.com, Rabu.

Luhut menambahkan, pemerintah juga ingin mencari pengganti BBM berbasis fosil dengan mengembangkan bioetanol.

Bioetanol adalah jenis bahan bakar yang berasal dari fermentasi bahan-bahan organik, terutama tumbuhan dengan kandungan karbohidrat yang tinggi.

Luhut menjelaskan, bioetanol menjadi pilihan bakar bahan yang lebih baik.

Hal itu dikarenakan kandungan sulfurnya rendah, yaitu sebesar 50 ppm, sementara kandungan sulfur pada bensin sebesar 500 ppm.

Kandungan sulfur yang tinggi pada bensin berisiko bagi kesehatan manusia dan memengaruhi kualitas udara.

Luhut meyakini, jumlah penderita infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) bisa ditekan jika bioetanol dikembangkan.

Sisi positif lainnya dari penggunaan bioetanol adalah anggaran negara untuk penyakit pernapasan bisa dihemat hingga Rp 38 triliun.

Ditambah pembatasan BBM subsidi untuk mengatasi defisit APBN.