BEDA Pendapat 3 Menteri Jokowi Soal Pembatasan BBM Subsidi Pertamina Per 17 Agustus 2024

Erick Thohir menunggu penugasan

Di sisi lain, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pihaknya masih menunggu hasil putusan dan penugasan dari kementerian pembuat kebijakan.

"Saya masih menunggu, kan saya sampaikan bahwa Kementerian BUMN bukan kementerian yang buat policy, tapi kita korporasi, tentu seluruh penugasan pemerintah kita jaga sebaik-baiknya," katanya di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Menurut Erick, rencana pembatasan itu bertujuan agar BBM subsidi disalurkan kepada mereka yang membutuhkan atau tepat sasaran. Pemerintah juga disebut perlu cermat menghitung ruang fiskal dalam pengalokasian subsidi BBM.

Oleh karena itu, ia berharap revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014 bisa segera rampung. Dengan begitu, aturan penerima subsidi BBM menjadi semakin jelas.

Rencana pengetatan pembelian BBM subsidi pun bisa efektif menghemat anggaran negara dan sisa dana itu bisa digunakan untuk program pemerintah lainnya.

Pengamat menilai efektif kurangi APBN asal tepat sasaran

Pengamat Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Eddy Junarsin mengakui jika pembatasan BBM bersubsidi bisa membantu menekan defisit APBN.

Namun dalam realisasinya, pemerintah perlu lebih teliti supaya tepat sasaran. "Subsidinya mungkin terlalu umum dan tidak tepat sasaran.

Bisa saja orang atau perusahaan yang berkemampuan ekonomi tinggi ikut membeli BBM bersubsidi," paparnya kepada Kompas.com, Kamis.

Sebab, hingga saat ini masih terdapat celah pada penyaluran BBM subsidi.

Hal ini juga sempat disinggung langsung oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani pada tahun 2022, konsumsi BBM subsidi jenis Solar dan Pertalite banyak dinikmati oleh orang kaya.

Akibatnya anggaran ratusan triliun dari APBN untuk membantu masyarakat kurang mampu seakan percuma.

Melihat fakta di lapangan tersebut, Eddy pun menyarankan pemerintah sebaiknya mencari pengganti program subsidi lainnya yang lebih efektif.

• FAKTA Harga BBM Subsidi Naik hingga Resmi Dibatasi Per 1 Agustus 2024 Lengkap Jawaban Pemerintah

Misalnya, pengurangan atau pengembalian pajak bagi masyarakat berpendapatan rendah dan perusahaan kecil, bantuan tunai langsung, serta bantuan dana per anak.

"Bantuan untuk anak di tiap keluarga. Contohnya, per anak dapat sekian rupiah per tahun," tambahnya.

(*)

# Berita Viral

‎Ikuti saluran Tribun Pontianak di WhatsApp: KLIK DISINI

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News