Tingkatkan Cakupan Kepesertaan 2024, BPJamsostek Gelar Paritrana Award 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Pontianak, Ryan Gustaviana menargetkan cakupan kepesertaan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJamsostek pada 2024 meningkat 10-15 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Salah satu upaya meningkatkan coverage BPJamsostek, digelar Paritrana Award 2023.

Ryan mengatakan dari 14 Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 7 kandidat pemerintah daerah yang saat ini sedang dalam tahap penjurian.

Kabupaten tersebut diantaranya Ketapang, Sintang, Landak, Kubu Raya, Kayong Utara, Sanggau, dan Mempawah dengan melibatkan 21 perusahaan.

Pelaksanaan Paritrana Award memasuki tahun ke-7 (24 – 25 Februari 2024), Tujuan award ini kata Ryan untuk mendorong peran aktif Pemerintah daerah Kabupaten Kota dalam meningkatkan cakupan kepesertaan.

Paritrana Award ini merupakan penghargaan dari Pemerintah untuk pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pelaku usaha yang berkontribusi dalam mewujudkan Universal Coverage Jamsostek. Penghargaan ini juga untuk meningkatkan kepatuhan dan kepedulian PKBU serta memperluas manfaat Jamsostek

"Program ini ditujukan untuk meningkatkan kesadaran dan peran aktif Pemerintah Provinsi, Pemda Kab/Kota dalam meningkatkan Coverage Jamsostek, termasuk pekerja miskin dan tidak mampu," ujarnya, Kamis 29 Februari 2024.

• Operasi Pasar Kembali Digelar di 6 Kecamatan di Kota Pontianak Mulai Besok

• DAD Bakal Gelar Festival Naik Dango Pertama di Pontianak

Pada tahun 2023, cakupan kepesertaan program baru mencapai 43 persen dari 5,4 juta jumlah penduduk.

"Target kita 2024 maunya di 10 sampai 15 persen, Jadi mungkin di angka 60 persen sampai akhir tahun 2024 ini. Tapi sebetulnya memang kalau dari sisi semua provinsi di Kalimantan, kita sementara ini belum bisa bersaing, coverage paling kecil," ujarnya.

Ryan berharap ke depan, Paritrana Award, Pemda Kabupaten dan Kota dapat melakukan rekonsiliasi data terhadap pelaksanaan Inpres No 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Perlindungan Jamostek serta melakukan sosialisasi massif bersama Pemda kepada masyarakat pekerja miskin dan tidak mampu. 

Kategori penilaian untuk Pemerintah Kabupaten Kota (3 Terbaik) meliputi regulasi melalui produk hukum dalam bentuk Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur, Bupati, Walikota dengan substansi yang spesifik, serta dukungan anggaran yang berkelanjutan atau tidak berkelanjutan.

Sedangkan kategori kedua mencakup cakupan kepesertaan Coverage Jamsostek, termasuk non-ASN, perangkat desa, guru tenaga kependidikan, penyelenggara pemilu, perangkat kecamatan, ketua RT/RW, pertumbuhan kepesertaan, dan cakupan kepesertaan.

Adapun kategori ketiga menilai inovasi dan realisasi di tahun 2023 serta dukungan produk hukum dan penganggaran perlindungan pekerja rentan, serta kehadiran dan substansi wawancara yang dapat dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda.

Untuk kategori kandidat Paritrana Perusahaan, Pemerintah Desa, dan UKM meliputi beberapa sektor seperti pertanian, peternakan & perkebunan, pertambangan & manufaktur, perdagangan & jasa, sektor pendidikan, sektor keuangan, sektor desa, dan sektor UKM.

Penilaian pada kategori tersebut mencakup indikator seperti coverage PKBU, total karyawan pengguna aplikasi JMO, validitas NIK ketertiban iuran program yang diikuti, supply chain, serta kepedulian/inovasi terobosan terkait peningkatan coverage dan perlindungan pekerja baik di perusahaan maupun di lingkungan perusahaan.