Resmi Dibayar 1 Maret 2024! Besaran Rapel 3 Bulan Kenaikan Gaji PNS, TNI dan Polri Cek Disini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Resmi dibayar per 1 Maret 2023, besaran rapel 3 bulan kenaikan Gaji PNS TNI dan Polri bisa disimak dalam artikel berikut ini.

Pegawai negeri sipil (PNS), TNI, Polri, dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) hingga saat ini belum merasakan besaran gaji baru yang telah dinaikkan sejak 1 Januari 2024.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, penyesuaian besaran gaji PNS, PPPK, TNI, dan Polri baru akan dilaksanakan pada Maret 2024.

Dengan selisih kenaikan gaji pada Januari dan Februari juga dirapel pada Maret.

Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi (KLI) Kemenkeu Deni Surjantoro.

• Aturan Baru 2024 Bikin PNS Bisa Naik Pangkat 6 Kali Setahun

Ia membenarkan, ketentuan kenaikan gaji PNS, TNI, dan Polri memang sudah mulai berlaku sejak 1 Januari 2024, sebagaimana diatur dalam ketentuan berlaku.

Akan tetapi, satuan kerja kementerian dan lembaga (K/L) baru bisa mengajukan pembayaran gaji dengan nominal baru pada 1 Februari.

Sehingga pembayaran gaji baru PNS, TNI, dan Polri untuk periode Januari dan Maret baru bisa dilaksanakan pada 1 Maret mendatang.

"Pengajuan pembayaran gaji dengan besaran pokok yang baru dapat diajukan mulai 1 Februari dan pembayaran dilakukan bersamaan dengan gaji bulan Maret 2024, tanggal 1 Maret 2024," kata Deni, kepada wartawan, Kamis (1/2/2024).

"Pembayaran tersebut termasuk rapel selisih untuk gaji Januari dan Februari," sambungnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto.

Astera menyebutkan, untuk pembayaran gaji PNS, TNI, Polri, dan PPPK, satuan kerja dapat mengajukan pembayaran gaji bulan Maret 2024.

Dengan gaji pokok baru dan kekurangan gaji bulan Januari dan Februari 2024 yang diajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) mulai tanggal 1 Februari 2024.

"Penyesuaian gaji dan pensiun pokok diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kesejahteraan ASN/TNI/Polri.

Dan penerima pensiun serta untuk menjaga pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas," tutur dia.