Kapolda Kalbar Pipit Rismanto Tinjau Keamanan Kotak Suara di Pontianak pada Malam Hari

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kapolda Kalimantan Barat, Irjen Pol Pipit Rismanto S.IK. M.H bersama beberapa Pejabat Utama (PJU) Polda Kalbar melakukan peninjauan langsung ke gudang penyimpanan kotak suara Pemilu 2024 di dua lokasi di Kota Pontianak, Kamis 15 Februari 2024.

Kepada awak media, Kapolda Kalbar melalui Kabidhumas Polda Kalbar Kombes Pol R. Petit Wijaya, S.IK.,M.M., menjelaskan bahwa tujuan kegiatan untuk mengecek Keamanan Kotak Suara dan memastikan situasi Kammtibmas pasca pemungutan suara Pemilu 2024

"Kegiatan peninjauan oleh kapolda Kalbar ini dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda diantaranya adalah:

1. PPK Pontianak Tenggara (Kantor Kecamatan Pontianak Tenggara, Jl. Parit H. Husin II, Bangka Belitung Darat, Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak)

2. PPK Pontianak Selatan (Gedung PGSD Kampus UT Jl. Karya Bhakti, Akcaya, Kec. Pontianak Selatan)" Ujar Kabidhumas.

• Real Count KPU Terkini Pemilu 2024: 2 Partai Baru Ungguli Perolehan Suara Pileg DPRD Kota Pontianak

Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan keamanan kotak suara pasca pemungutan suara yang berlangsung pada 14 Februari 2024.

Kapolda ingin memastikan petugas keamanan siap 24 jam dan kotak suara tersimpan dengan baik dan aman, serta tidak ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mencoba merusak atau memanipulasi hasil suara.

Dalam kunjungannya, Kapolda didampingi oleh Kabid Humas Polda Kalbar, Kombes Pol Raden Petit Wijaya, dan beberapa PJU lainnya.

Kapolda berdialog dengan petugas KPPS dan PPK di lokasi penyimpanan kotak suara, serta meninjau langsung kondisi kotak suara dan tempat penyimpanannya.

Kapolda mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan dan kondusifitas pasca pemilu.

Ia juga menegaskan bahwa Polri akan menindak tegas siapapun yang mencoba mengganggu jalannya demokrasi.

"Polri berkomitmen untuk menjaga keamanan dan kondusifitas pasca pemilu. Kami akan menindak tegas siapapun yang mencoba mengganggu jalannya demokrasi," tegas Kapolda.