Bahas Program Prioritas, Kecamatan Pontianak Selatan Rumuskan Solusi Lewat Musrenbang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kecamatan Pontianak Selatan menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Musrenbang Tingkat Kecamatan Pontianak Selatan digelar di Hotel Orchardz Perdana, Kamis 1 Februari 2024.

Penjabat (Pj) Wali Kota Pontianak Ani Sofian meminta agar dalam pembahasan Musrenbang, seluruh pihak yang terlibat bisa merumuskan skala prioritas.

Hal ini melihat keterbatasan anggaran yang ada sehingga perencanaan harus disusun secara cerdas, efisien, efektif dan berdampak positif bagi pembangunan.

Ia memaparkan proyeksi makro ekonomi Kota Pontianak Tahun 2025 yang termaktub dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak.

Baca juga: BSI RO IX Kalimantan Cetak Kinerja Impresif di Tahun 2023

Di antaranya meningkatkan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,6 hingga 5,2 persen, meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2025 dengan nilai 81,60, menurunkan angka kemiskinan menjadi 4,2 sampai 4,3 persen, menurunkan tingkat pengangguran terbuka sebesar 8,20 - 10,20 persen, menurunkan inflasi pada angka 2 - 4 persen.

"Disamping keberhasilan pembangunan, ada beberapa isu strategis yang memerlukan perhatian, antara lain genangan atau banjir rob, ketertiban dan keamanan, kawasan kumuh, kebakaran hutan, kemacetan lalu lintas dan sebagainya," ujarnya.

Ani mengatakan identifikasi potensi dan permasalahan yang ada di wilayah Kecamatan Pontianak Selatan ini melalui diskusi dalam forum Musrenbang sehingga akar permasalahannya dapat diketahui dan ditemukan solusinya.

Menurutnya, arah pengembangan kawasan Pontianak Selatan yakni pada sektor jasa, perkantoran pemerintah dan swasta, pendidikan tinggi dan perdagangan serta kawasan permukiman.

Ani menambahkan, Musrenbang merupakan salah satu model perencanaan dengan pendekatan partisipasi masyarakat.

Selain Musrenbang, sumber perencanaan pembangunan antara lain arahan dari kebijakan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalbar, pokok-pokok pikiran dari anggota DPRD, rencana kerja dari perangkat daerah dan hasil konsultasi publik yang melibatkan akademisi, teknokrat, komunitas dan para pemangku kepentingan lainnya.

"Oleh sebab itu, perlu kerja sama dan kolaborasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi hingga tingkat nasional," ujar Ani. (*)

Dapatkan Informasi Terkini dari Tribun Pontianak via SW DI SINI

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini