KSAD Maruli Simanjuntak Tegaskan TNI AD Netral Pemilu, Perintahkan Buka Saluran Pengaduan

Dalam acara itu, Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak memberikan perhatian pada bidang komunikasi publik.

Menurut Maruli, acara Rakernis digelar untuk memberikan masukan kepada jajaran Penerangan TNI Angkatan Darat terkait komunikasi dengan media massa.

”Mudah-mudahan dengan adanya acara ini, bisa jadi lebih baik lagi komunikasi dengan media," kata dia.

KASAD mengundang para pemimpin redaksi media massa nasional untuk bersilaturahmi.

Dari silaturahmi tersebut, Maruli menerima masukan dari sejumlah pimpinan media massa terkait bidang komunikasi publik.

"Tadi ada beberapa yang kami minta saran mungkin nanti ada hal yang dikoordinasikan oleh Ketua Dewan Pers, bagaimana teknisnya sehingga bisa dibagi waktu komunikasi ke media massa," kata dia.

TNI AD Netral

Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menanggapi terkait beredarnya rekaman percakapan diduga unsur Forkopimda Kabupaten Batu Bara, Provinsi Sumatera Utara yang mendukung satu di antara pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2024.

Maruli menjelaskan banyak kejadian, dalam hal, pihak-pihak tertentu memanipulasi sehingga seolah-olah ada pihak mengarahkan dukungan kepada pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.

Maruli menilai setingkat Perwira Menengah ke atas akan berpikir puluhan kali untuk membuat pernyataan di hadapan publik terkait pilihan politik.

Sebab prajurit TNI netral, tidak ikut memilih dan tidak boleh berpolitik praktis.

"Itu sangat berbahaya. Karena nanti orang merekam. Seperti saya saja berkomunikasi ditelepon ngeri-ngeri sedap sekarang. Karena nanti direkam, diedit, munculnya suara saya," kata Maruli dalam konferensi pers usai bersilaturahmi dengan pimpinan media massa di Markas Besar TNI AD Jakarta Pusat.

"Jadi tetap kami pasti tindaklanjuti nanti. Semua itu akan kami tindak lanjuti," kata dia.

Ia pun menegaskan tak segan untuk mencopot anggotanya yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap netralitas TNI dalam Pemilu 2024, pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

Bahkan,TNI AD memiliki mekanisme evaluasi di internal di antaranya melalui perangkat intelijen.