DPRD Sambas Terima LHP Kinerja Pengelolaan Program Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melalui Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II 2023 pada Selasa 9 Januari 2024.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja Semester II diserahkan oleh Kepala BPK Kalimantan Barat, Wahyu Priyono diterima Ketua DPRD Sambas, H Abu Bakar dan Sekretaris Daerah Sambas, Ir H Fery Madagaskar.

Kegiatan penyerahan LHP berlangsung di Aula Pertemuan BPK Kalbar turut dihadiri oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kota Pontianak, Kota Singkawang, Bengkayang, Sekadau, Sambas, Kayong Utara, Sintang, Melawi, dan Landak.

Ketua DPRD Sambas Abu Bakar mengatakan penyerahan LHP yang dilakukan oleh BPK RI merupakan amanat undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

"Penyerahan LHP yang diberikan BPK kepada Pemerintah Daerah merupakan amanat undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara," Abu Bakar.

Baca juga: Bupati Sambas Resmikan Dua Sumur Bor Akses Air Bersih di Sungai Nyirih

Kabupaten Sambas, ungkap Abu Bakar, menerima LHP kinerja atas efektivitas pengelolaan program pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di kawasan perbatasan tahun 2021 sampai semester I 2023.

"Kabupaten Sambas menerima LHP kinerja atas pengelolaan program pembangunan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di perbatasan," ungkapnya.

Dikatakan dia, LHP kinerja didapatkan melalui hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK Kalbar sejak Agustus hingga akhir November 2023

Lebih lanjut, Abu Bakar mengapresiasi kinerja BPK Kalbar yang telah melakukan pemeriksaan dengan baik. Ia mengucapkan terima kasih karena telah memilih Kabupaten Sambas dalam efektivitas pengelolaan program mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di daerah perbatasan.

"Kami ucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan Kalbar yang telah memilih Kabupaten Sambas dalam efektivitas pengelolaan program mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di perbatasan," ucapnya.

Dia menjelaskan, Kabupaten Sambas sebagai daerah perbatasan tentunya masih banyak yang harus diperbaiki dalam meningkatkan efektivitas kesenjangan dan pemerataan.

Untuk itu, kata dia, catatan dan saran yang disampaikan BPK Kalbar akan menjadi rujukan dan referensi untuk meningkat program-program yang baik untuk lebih mengoptimalkan kinerja di daerah perbatasan.

"Saran serta catatan yang disampaikan BPK Kalbar akan menjadi rujukan dan referensi untuk lebih meningkatkan efektivitas pengelolaan program mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan di daerah perbatasan," katanya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini