Antisipasi Inflasi di Tahun Politik, Pemda Ketapang Ikuti Arahan Mendagri Melalui Daring

Upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang, menjadi kunci dalam mengatasi isu ini.

|
Penulis: Nur Imam Satria | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Istimewa
Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Maryadi Asmu'ie, Asisten Setda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Syamsul Islami, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Edy Radiansyah saat mengikuti video conference bersama Mendagri RI. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG - Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Ketapang mengikuti arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Mendagri RI Tito Karnavian melalui video conference, Rabu 3 Januari 2024.

Pertemuan daring itu dalam rangka membahas pengendalian inflasi daerah di tahun 2024.

Di Kabupaten Ketapang, pertemuan tersebut diikuti oleh sejumlah pejabat terkait, di antaranya Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Maryadi Asmu'ie, Asisten Setda Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Syamsul Islami, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Edy Radiansyah.

Dalam arahannya, Tito menyampaikan kepada seluruh stakeholder untuk terus fokus dalam penanganan inflasi.

Ia menjelaskan, isu yang dihadapi saat ini adalah tentang lapangan pekerjaan dan stabilisasi harga bahan pangan.

Baca juga: Akibat Kecelakaan Lalu Lintas, 39 Orang di Ketapang Meninggal Dunia Sepanjang Tahun 2023

"Salah satu isu yang dihadapi Indonesia terkait gejolak inflasi adalah fluktuasi harga komoditas, seperti minyak dan pangan yang dapat memicu kenaikan harga secara signifikan. Hal ini dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi," kata Tito dalam arahannya.

Selain itu, kebijakan moneter dan fiskal yang tidak tepat juga, dapat menjadi faktor penyebab inflasi yang tinggi.

Upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang seimbang, menjadi kunci dalam mengatasi isu ini.

Menurutnya, jika semua pihak tidak mengawal isu inflasi ini dengan kebijakan yang tepat, maka dikhawatirkan akan dapat memicu gejolak politik dan keamanan, terutama menghadapi prosesi pemilu 2024.

"Saya cukup bangga dengan kinerja tim pengendalian inflasi yang telah dibentuk sampai ke tingkat pemerintah daerah. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi kita cukup baik. Tingkat pertumbuhan tahunan PDB Indonesia berada di level 50 dari 185 negara di dunia," pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved