Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Sintang Turun Dalam 3 Tahun Terakhir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Wakil Bupati Sintang, Melkianus mengungkapkan, secara umum tingkat kemiskinan Kabupaten Sintang mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir.

Angka kemiskinan tahun 2022 sebesar 9,28 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 39.400 jiwa kemudian menurun pada tahun 2022 dengan angka 8,57 persen menjadi 36,760 jiwa. Selanjutnya mengalami penurunan kembali tahun 2023 menjadi 8,18 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 35.490 jiwa dari 436.351 jiwa penduduk Kabupaten Sintang.

"Saat ini angka garis kemiskinan sebesar 644.010 ribu rupiah. Angka kemiskinan Kabupaten Sintang tahun 2023 masih di atas persentase kemiskinan kalbar sebesar 6,71 persen. Namun masih lebih baik dari persentase kemiskinan secara nasional sebesar 9,36 persen," ungkap Melkianus saat membuka Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Sintang di Balai Ruai, komplek Kantor Bupati Sintang, Kamis 21 Desember 2023.

Rapat koordinasi dibuka oleh Wakil Bupati Sintang, Melkianus dihadiri 70 orang dari perwakilan TKPK, akademisi, mitra pemda Sintang.

• Polres Sintang Laksanakan Apel Operasi Lilin Kapuas 2023, Kerahkan 374 Personel Amankan Nataru

Sedangkan angka kemiskinan ekstrem kabupaten sintang tahun 2022 masih diangka 2,54 persen dengan jumlah 10.882 jiwa. Angka ini masih di atas angka kemiskinan ekstrem provinsi 1,41 dan nasional 2,04 persen.

"Angka kemiskinan yang masih relatif tinggi ini juga dibarengi dengan nilai IPM yang juga masih belum maksimal. Capaian IPM tahun 2023 sebesar 68,67 masih berada di bawa capaian IPM provinsi 69,41 maupun capaian IPM nasional 74,39," beber Melki.

Menurut Melki, penyebaran penduduk miskin di Kabupaten sintang juga disebabkan kondisi geografis yang sulit, infrastruktur yang belum memadai dan wilayah yang cukup luas dengan jumlah 391 desa.

Melki mengatakan, pemkab Sintang melaluo TKPK sudah mengambil langkah dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. eain meningkatkan kapasitas tim teknis, juga penguatan sistem pengelolaan verifikasi dan validasi data khususnya P3KE, DTKs sebagai basis data untuk penetapan sasaran program penanggulangan kemiskinan.

"Perluasan program perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Membangun kolaborasi dengan berbagai pihak seperti NGO, perguruan tinggi pelaku bisnis. Kolaborasi ini berwujud forum multi pihak yang fokus pada RKPD dan rencana aksi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem," kata Melki.

Kepala Bappeda Kabupaten Sintang, Kurniawan mengatakan rapat koordinasi untuk membangun komitmen bersama para pemangku kepentingan dalam rangka optimalisasi dan upaya penanggulangan kemiskinan.

"Selain untuk menginformasikan perkembangan dan gambaran umum kemiskinan, rakor ininjuga untuk mengevaluasi realisasi implementasi program penanggulangan kemiskinan tahun 2023," kata Kurniawan. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini