Komisi III DPRD Pontianak Nilai Pemkot Perlu Evaluasi Target Pajak Reklame dan PBB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua Komisi 3 DPRD Kota Pontianak Mujiono menilai pemerintah melakukan evaluasi terget pajak yang realisasinya tidak tercapai.

Menurutnya dari beberapa target dari item pajak yang tidak mencapai target yakni pajak Reklame dan pajak bumi dan bangunan.

"Target pajak PBB saya nilai perlu di evaluasi lantara realisasinya yang tidak tercapai," ujarnya.

Ia mengatakan ada beberapa kendala sehingga realisasi tidak mencapai target. Salah satunya penguatan yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak untuk kesadaran masyarakat membayar PBB belum maksimal.

Faktor lainnya banyak Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dan Nomor Objek Pajak (NOP) tidak sinkron.

• Manfaatkan Layanan Kesehatan dengan Kartu BPJS, Bagi Setiap Peserta Ditahun 2024!

"Oleh karena itu saya pikir target pajaknya perlu ditinjau lagi," katanya.

Mujino menyebutkan satu sertifikat harus satu Nomor Objek Pajak (NOP) merupakan titik temu untuk mendorong realisasi pendapatan daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan.

Hal itu menjadi dasar untuk perizinan terkait IMB. Lalu dasar penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), nilai jual tanah dan penentuan PBB yang harus dibayarkan.

"Dengan adanya sinkronisasi ini, harapannya ada ketertiban terhadap penataan tanah di Kota Pontianak. Jadi tidak ada tumpang tindih. Ini bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang," terang Mujiono.

Pada item pajak reklame, Mujiono mengatakan kendala dalam realisasinya terkait dengan perizinan dan titik pemasangannya.

Saat ini kata Mujiono sudah peraturan daerah yang memperkuat capaian pendapatan daerah khusus pajak reklame. Aturan itu menjelaskan tentang penentuan titik, hingga perizinan.

"Semoga di tahun depan terkait pajak reklame pendapatannya bisa lebih realistis dan optimis," ujarnya. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News