Bupati Terima Alih Status Aset, Program Hibah Jalan dan Renovasi RTLH

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SAMBAS - Bupati Sambas H Satono menerima secara langsung sertifikat alih status aset Barang Milik Negara (BMN) ke daerah.

Aset tersebut berupa ruas jalan yang masuk Program Hibah Jalan Daerah (PHJD) dan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah direnovasi Kementerian PUPR.

Penyerahan berlangsung di Auditorium Kementerian PUPR, Jalan Pattimura, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu 29 November 2023 pagi.

Diketahui Program Hibah Jalan Daerah tersebut yakni Jalan Sungai Batang - Pinang Merah, Jalan Rambayan -Nyiur Melambai, dan Jalan Sejangkung Kembayat.

Bupati H Satono mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR RI yang telah menyerahkan penggunaan aset jalan dan renovasi RTLH kepada Pemkab Sambas, di mana anggaran pembangunan tersebut dari APBN dan APBD.

Baca juga: Peringati Hari Jadi ke-24, DWP Kabupaten Sambas Gelar Bakti Sosial di Jawai

“Tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR atas penyerahan aset ini. Pembangunan jalan dan renovasi rumah tersebut merupakan hasil jerih payah Pemkab Sambas menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR,” kata H Satono.

Dengan diserahkannya hibah Barang Milik Negara (BMN) ini maka bangunan milik pemerintah pusat yang di bangun di daerah menjadi aset Pemkab Sambas yang kemudian akan menjadi tanggung jawab Pemkab Sambas.

"Untuk itu, mewakili masyarakat Sambas saya ucapan terima kasih dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian PUPR atas diserahkannya aset BMN ini,” katanya.

H Satono berharap lebih jauh akan adanya banyak pembangunan proyek dari pemerintah pusat untuk Kabupaten Sambas. "Kami berharap ke depan ada lagi proyek pembangunan pemerintah pusat yang di bangun di Kabupaten Sambas," harapnya.

Sementara Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan serah-terima barang milik negara merupakan bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan.

“Penyerahan BMN ini atas panduan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang diberikan kepada Kementerian PUPR,” katanya.

“Program yang diberikan oleh Kemenkeu kepada Kementerian PUPR, kita laporkan kembali kepada masyarakat, yang tidak hanya dalam bentuk infrastruktur, tapi juga infrastruktur kerakyatan,” kata Basuki.

Menurut Basuki, ada sejumlah BMN yang diserahterimakan seperti infrastruktur air minum, rumah susun di pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan negeri dan pesantren serta juga dari non-Muslim seperti krematorium.

Kemudian, hampir 600 jembatan gantung yang sudah dibangun oleh Kementerian PUPR, salah satunya jembatan gantung Baleraja yang berlokasi di Kabupaten Indramayu,“Ini semua kita serahkan kembali kepada Pemda untuk dipelihara dan dimanfaatkan,” pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini