Muhammad Pagi Tegaskan Pengelolaan Keuangan Desa Harus Transparan, Akuntabel dan Partisipatif

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi menegaskan dalam pengelolaan keuangan desa harus mengedepankan asas Transparan, akuntabel, partisipatif.

Serta selalu dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

"Sehingga pelaksanaan belanja di desa dapat berdampak besar terhadap peningkatan infrastruktur , pendidikan serta pertumbuhan kesehatan masyarakat," ucapnya.

Hal itu ia sampaikan saat membuka bimbingan teknis Optimalisasi perpajakan atas pengelolaan APBDES Kabupaten Mempawah di Mempawah Convention Center, Selasa 07 November 2023.

Muhammad Pagi mengatakan dalam pengelolaan keuangan desa terdapat lima tahapan.

Baca juga: Pemkab Mempawah Gelar Bimtek Optimalisasi Perpajakan atas Pengelolaan APBDes

Dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan , pelaporan serta pertanggungjawaban.

Sehingga dengan memahami tahapan pengelolaan keuangan desa yang baik maka kepala desa beserta aparatur desa dapat memahami tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam tahapan pengelolaan keuangan desa.

Lebih lanjut, menurutnya salah satu kewajiban pemerintah desa di dalam tahapan pelaksanaan belanja desa yaitu pemotongan pajak terhadap belanja yang dilakukan.

Kemudian, menyetorkan nya tepat waktu, dengan memahami aturan terkait perpajakan.

Maka pemerintah desa dapat menerapkan pemotongan pajak sesuai dengan jenis belanja yang dilakukan.

Pemerintah desa juga perlu mengetahui item belanja yang di kenakan pajak dan item belanja yang bebas pajak.

"agar pemerintah desa tidak salah memotong pajak," tutupnya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini