KPA Pontianak dan Instansi Swasta Sinergi Tanggulangi Penyebaran HIV AIDS
"Dalam rangka sinergisitas KPA Kota Pontianak dengan instansi swasta, dalam hal ini perhotelan bersama pegiat, kita mengingatkan tentang pencegahan da
Penulis: Tri Pandito Wibowo | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Pontianak menggelar pertemuan bersama pihak hotel dan pegiat penanggulangan HIV AIDS se-Kota Pontianak, di Aula Blanchard UPT Bahasa Universitas Tanjungpura, Kamis 26 Oktober 2023.
Pertemuan tersebut membahas upaya penanggulangan virus HIV AIDS di Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono berharap penanggulangan AIDS dapat lebih serius dengan memperhatikan data yang rawan orang dengan HIV AIDS (ODHA).
Tracking by name by address, menurutnya dapat menjadi langkah pencegahan. Keterbukaan informasi diakui mampu menanggulangi penyebaran virus seperti di negara-negara maju. Walau berhalangan dengan aturan, dirinya yakin melacak akar penyebaran dapat dilakukan dengan sistem yang matang.
"Dalam rangka sinergisitas KPA Kota Pontianak dengan instansi swasta, dalam hal ini perhotelan bersama pegiat, kita mengingatkan tentang pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS di Kota Pontianak. Sistemnya harus dimatangkan lagi,” ujarnya usai membuka rapat koordinasi.
• Dua Kontainer Bilik Suara Pemilu 2024 akan Tiba di Pontianak Hari Ini
Tidak kalah penting adalah menerapkan pola hidup sehat. Di berbagai kesempatan, Edi selalu mengajak seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali untuk membiasakan gaya hidup yang sehat. Mulai dari manajemen waktu, pola makan sampai olahraga.
Setelah dilanda pandemi covid-19, perhatian terhadap HIV AIDS mulai berkurang. “Virus ini hanya bisa terpapar lewat transfusi darah, jarum suntik atau hubungan seksual. KPA Kota Pontianak selalu melakukan pencegahan dengan membagikan alat kontrasepsi dan jarum suntik,” katanya
Sekretaris KPA Kota Pontianak, Lusi Nuryanti memaparkan, hingga hari ini terdapat kurang lebih 1000 ODHA di Kota Pontianak. Menjadi tantangan pihaknya karena anggaran penanggulangan AIDS dari pemerintah pusat kian berkurang.
“Semua ODHA, mulai dari pengobatan, itu ditanggung oleh BPJS. Sejak tahun 1993, Pemerintah Kota Pontianak sudah lebih dahulu membentuk KPA, tiga tahun sebelum dibentuknya secara nasional,” jelasnya. (*)
Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini
Aksi Damai Mahasiswa UPB Pontianak di DPRD Kalbar, Suarakan 7 Tuntutan |
![]() |
---|
DPRD Kalbar Minta Pemerintah Galakan Vaksinasi Guna Cegah Penyakit Campak pada Anak |
![]() |
---|
Kurangi Acara Seremonial, Gubernur Kalbar Dorong Gerakan Sosial dan Hidup Sederhana |
![]() |
---|
Wabup Heroaldi Hadiri Rapat Paripurna Raperda Perubahan APBD Sambas |
![]() |
---|
Gubernur Kalbar Imbau Orang Tua Pastikan Anak Mendapatkan Imunisasi Campak |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.