Aturan Baru PPN DTP Rumah hingga Bantuan Biaya Administrasi Mulai November 2023

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Simak aturan baru soal PPN DTP Rumah hingga Bantuan Biaya Administrasi Mulai November 2023 ini.

Pemerintah memberlakukan paket kebijakan berupa insentif untuk sektor perumahan pada November 2023 hingga Desember 2024.

Hal itu sebagaimana pernyataan pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Insentif pertama yaitu pemberian Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah komersil dengan harga di bawah Rp 2 miliar.

Untuk periode November 2023-Juni 2024, PPN DTP yang diberikan sebesar 100 persen (bebas PPN).

• Aturan Baru WHO Rilis Pedoman Pemberian MPASI untuk Anak Usia 6 sampai 23 Bulan

Sementara untuk periode Juli 2024-Desember 2024, PPN DTP yang diberikan 50 persen.

Pemerintah pun mengalokasikan dana mencapai Rp 2 triliun untuk insentif PPN DTP rumah itu.

Rinciannya tahun 2023 sebesar Rp 300 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp 1,7 triliun.

Beralih ke insentif kedua, yakni pemberian Bantuan Biaya Administrasi (BBA).

Dengan nilai sebesar Rp 4 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) saat membeli rumah subsidi.

Di samping itu, pemerintah juga menaikkan batas harga rumah yang bisa dibeli MBR.

Dan memperoleh pembebasan PPN menjadi Rp 350 juta, baik rumah tapak maupun rumah susun.

Jumlah anggaran yang dipersiapkan pemerintah sebesar Rp 1,2 triliun.

Dengan rincian tahun 2023 sebesar Rp 300 miliar, dan tahun 2024 sebesar Rp 900 miliar.

Paket insentif terakhir yaitu penambahan target bantuan Rumah Sejahtera Terpadu (RST).