DPRD Kalbar Minta Pemerintah Dapat Meminimalisir Potensi Banjir

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Barat (Kabar) menyebutkan ada sebanyak 471 Desa/Kelurahan Rawan Banjir di Kalbar dan menjadi perhatian BPBD.

Anggota DPRD Kalbar, Suriansyah mengaku sangat mengapresiasi pemetaan daerah rawan banjir yang dilakukan BPBD Provinsi Kalbar.

Dengan ini, ia berharap dengan tersedianya data tersebut pemerintah dapat menyusun rencana antisipasi.

"Kami sangat apresiasi dengan pemetaan tersebut, semoga dengan ini dapat menyusun rencana yang baik, agar bencana banjir dapat diminimalisir dan menjadi dasar untuk renvana penanggulangan banjir," katanya kepada tribunpontianak.co.id, Selasa 24 Oktober 2023.

• 471 Desa Rawan Banjir Jadi Perhatian BPBD Provinsi Kalimantan Barat

Ia juga mengungkapkan, terjadinya banjir di Kalbar pada umumnya disebabkan oleh genangan air akibat curah hujan yang tinggi dan tidak lancarnya aliran air yang menuju saluran utama.

"Banyak sungai, kanal dan parit yang berkurang atau kehilangan fungsinya akibat pendangkalan dan penyumbatan saluran, untuk itu perlu dilakukan normalisasi saluran saluran air dan pengerukan pada sedimentasi saluran sungai," katanya.

Selain itu, ia juga berharap kepada Pemerintah juga bersama-sama dengan Perusahaan untuk membuat program pengendaliran banjir.

"Kalau bisa pemerintah dan PT juga membuat program pengendalian banjir, sembari memanfaatkan aliran sungai untuk kepentingan irigasi maupun penyediaan jasa air bersih," pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini