Pengamat Ajak Semua Elemen Sukseskan Pemilu 2024 dan Antisipasi Isu Sara di Kalbar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Provinsi Kalimantan Barat masuk dalam 6 besar Provinsi paling rawan pada Pemilu 2024 berdasarkan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2024 yang diluncurkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI di Jakarta pada Selasa 10 Oktober 2023.

Sedangkan untuk kategori Kabupaten/Kota, Kabupaten Landak masuk dalam 20 besar paling rawan.

Menanggapi hal tersebut, Pengamat Politik Provinsi Kalimantan Barat, Yulius Yohanes menyampaikan bahwa memang Kalbar mempunyai sejarah dengan potensi konflik yang cukup besar.

Di mana, potensi-potensi itu bisa saja terjadi nantinya. 

“Jadi potensi ini cukup besar, karena memang Kalbar rawan konflik dan memang ini menjadi PR yang harus dicermati oleh penyelenggara pemilu. Termasuk Aparat bahwa di Kalbar ini penangannya harus Komprehensif,” ujarnya.

• Polda Kalbar Gelar Rakor Persialan Pemilu 2024, Anggota DPRD Pontianak: Satukan Persepsi

• KPU Singkawang Lakukan Penyusunan dan Penetapan DCT DPRD Pemilu 2024.

Selain penanganan dengan komprehensif, juga perlu dilakukan pendekatan dengan humanis, artinya bisa melakukan pendekatan agar penyelenggaraan pemilu nantinya di tahun 2024 bisa berjalan dengan baik dengan, adil dan jujur. 

“Pemilu ini merupakan pesta demokrasi . Kita harus dapat menerima dan mendukung kegiatan yang dilakukan okeh Negara kita yang memang untuk kepentingan kita bersama,”jelasnya.

Selain itu, ia mengatakan untuk aparat penegak hukum tentunya harus menjalankan tugas pokok fungsinya dengan kententuan yang diatur di dalam Undang-undang.

 Artinya, bagaimana cara aparat keamanan dalam mengantisipasi terjadinya konflik isu sara di Kalbar pada saat pelaksanaan pemilu maupun pilkada.

“Tentunya pihak aparah ini, harus melakukan tindakan persuasif. Artinya melakukan pendekan kepada partai politik, anggota partai, masyarakat, hingga tokoh masyarakat,” ujarnya. 

Hal ini sebagai upaya agar apa yang menjadi ancaman pada kegiatan pemilu terkait politik sara yang mungkin bisa terjadi ini bisa di atasi di Kalbar. 

Ia menambahkan dalam penanganan politik sara yang bisa mengancam pelaksanaan pemilu akan datang bukan hanya menjadi kerja lembaga, tapi kerja bersama dan saling untuk saling terbuka.

“Kita harapkan bagaimana penanganan ini bisa dilakukan secara persuasif atau ada tindakan preventif supaya politik sara yang mungkin terjadi pada pemilu akan bisa  dikendalikan,” pungkasnya.

(*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini