Wakil Ketua DPRD Pontianak Minta Pemkot Rangkul Jukir Liar

Hal tersebut dikarenakan baik Indomaret maupun alfamart telah menanggung retribusi Parkir para pengunjungnya kepada Pemkot Pontianak.

Penulis: Muhammad Firdaus | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Muhammad Firdaus
Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar'in saat ditemui pasca Apel Besar Hari Pramuka, Minggu 27 Agustus 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak, Firdaus Zar'in menegaskan masyarakat berhak menolak membayar Parkir pasca berbelanja di Indomaret maupun alfamart.

Hal tersebut dikarenakan baik Indomaret maupun alfamart telah menanggung retribusi Parkir para pengunjungnya kepada Pemkot Pontianak.

Oleh karenanya, ia meminta Pemkot Pontianak untuk dapat mengatasi persolan ini sehingga tidak menjadi kegaduhan di tengah masyarakat.

"Harusnya pemerintah lah yang ini ya, kalau pajak itu kan melekat di regulasi, kalau dia tidak konsumen berhak menolak, ndak usah bayar," ujarnya saat ditemui pasca Apel Besar Hari Pramuka, Minggu 27 Agustus 2023.

Edi Kamtono Tegaskan Parkir Indomaret dan Alfamart di Pontianak Gratis!

Menurut Firdaus, yang paling penting untuk masyarakat adalah harus bisa mengenali mana juru Parkir (jukir) yang ditugaskan Pemkot dan mana jukir yang liar.

Hal ini penting bagi masyarakat, tidak hanya ketika berada di Indomaret atau alfamart saja namun juga di tempat-tempat umum lainnya.

Sehingga dengan demikian masyarakat bisa memutuskan kapan harus membayar Parkir atau tidak, sesuai dengan kebutuhan dan apa yang telah dikerjakan oleh para jukir tersebut.

"Untuk mengenal dia itu juru Parkir Pemkot, itu yang paling penting, dia kan sudah ditunjuk, itu kan dikerjasamakan, KSO (kerjasama operasional), kalau dia bukan ya jangan, kan gitu, ndak masuk ke pajak pendapatan," jelasnya.

Jadi Narsum, Wako Pontianak Sebut Pra-Kongres Kebudayaan Bawa Dampak Positif

Lebih lanjut, Firdaus meminta agar seluruh jukir yang ada dapat dirangkul oleh Pemkot.

Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi jukir-jukir yang dianggap liar dan menjadi pro kontra di tengah-tengah masyarakat.

Selain itu, jika Pemkot bisa merangkul seluruh jukir yang ada tentu akan berdampak terhadap pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD).

"Sebenarnya kawan-kawan yang Parkir ini dikerjasamakan saja, diresmikan saja," ucapnya.

"Karena pajak itu kan harus masuk ke kas daerah," tandasnya.

(*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kota Pontianak Hari Ini Di sini 

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved