Anggota DPRD Kalbar Zulfydar Zaidar Soroti Evaluasi Badan Gizi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kalimantan Barat, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Zulfydar Zaidar, menyoroti kasus kejadian makanan yang belakangan terjadi, termasuk di Ketapang maupun sebelumnya di Kubu Raya. 

Menurutnya, hingga saat ini catatan kasus sudah mencapai hampir 5.000 kejadian sehingga perlu segera dilakukan evaluasi.

“Kalau kita baca situasi ini, tentu lembaga gizi itu sendiri harus segera melakukan evaluasi supaya tidak berkelanjutan. Khususnya di Kalimantan Barat, para penyaji yang ditunjuk oleh pemerintah maupun Badan Gizi Nasional (BGN) atau di daerah BGD, maka diharapkan harus segera melakukan kajian-kajian,” ujarnya, Rabu 24 September 2025. 

Ia menjelaskan, evaluasi itu harus menitikberatkan pada beberapa hal, mulai dari standar ahli gizi, hingga aspek higienitas dapur. 

Menurutnya, persoalan yang muncul bukan hanya dari standar gizi yang sudah ditetapkan tetapi juga dari durasi penyajian makanan dalam jumlah besar.

“Kalau jumlahnya sampai diatas seribu, dengan kontrak yang kecil tetapi jumlah banyak, maka durasi penyajian pasti panjang. Misalnya makan jam 12 siang disediakan seribu sampai dua ribu porsi. Ini berpotensi menimbulkan perubahan rasa kalau penyajiannya sampai 6-7 jam. Padahal makanan seperti itu tidak seharusnya dikonsumsi,” jelasnya.

Zulfydar menyebut, salah satu solusi adalah menambah jumlah pekerja atau penyaji agar kualitas makanan tetap terjaga. 

Baca juga: Pemkot Launching Logo Hari Jadi ke-254 Pontianak, Hasil Sayembara Nasional 197 Karya

Selain itu, pengawas maupun ahli gizi juga harus menguji sampel makanan sebelum disajikan.

Ia menambahkan, alternatif lain bisa dilakukan dengan membagi pelaksana di beberapa tempat bukan hanya di satu lokasi. 

Dengan begitu, distribusi makanan bisa lebih cepat dan kualitas tetap terjaga.

Sebagai Ketua Fraksi PAN, Zulfydar menegaskan pihaknya akan terus memantau program pemerintah ini karena tujuan awalnya adalah memperbaiki gizi masyarakat.

“Maka kita harus kawal, jangan sampai terbalik daripada renacana pemerintah itu sendiri. Maunya pertumbuhan masyarakat itu membaik justru karena ini tidak baik. Maka ini harus diwanti-wanti dulu, jadi saya harapkan badan gizi daerah melakukan evaluasi dengan segera. Dan apabila masih terjadi juga, maka mungkin saya secara pribadi akan meminta badan gizi daerah itu untuk diundang di komisi satu, supaya jelas dan kita dapat menjelaskan pada publik,” ungkapnya. 

Ia menekankan pentingnya transparansi agar masyarakat mendapatkan penjelasan resmi bukan hanya sebatas informasi dampak di lapangan tanpa sebab yang jelas.

“Nah itu segera dapat disampaikan secara terbuka apa yang menjadi permasalahan oleh badan gizi daerah itu sendiri,” pungkasnya. (*)

- Baca Berita Terbaru Lainnya di GOOGLE NEWS
- Dapatkan Berita Viral Via Saluran WhatsApp

!!!Membaca Bagi Pikiran Seperti Olahraga Bagi Tubuh!!!