Gubernur Sutarmidji Minta Hibah ke Mujahidin Pontianak Jangan Jadi Objek Balas Dendam

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji meminta agar hibah sekolah Mujahidin Pontianak jangan dijadikan objek balas dendam dan intrik politik.

Hal itu disampaikannya menanggapi pihak yang menyoal hibah Pemprov Kalbar untuk sekolah Mujahidin.

"Saya minta masalah ini jangan dijadikan objek balas dendam dan intrik politik," tegas Midji kepada Tribun Pontianak, Senin 24 Juli 2023.

"Saya lebih berpegang pada apa yang sering diarahkan, lihat manfaat dari suatu kebijakan, jangan selalu mengedepankan prosedur," lanjutnya.

• Gubernur Kalbar Sutarmidji Pasang Badan Jika Ada Kesalahan dalam Hibah Pembangunan Sekolah Mujahidin

Sutarmidji menjelaskan, hibah untuk pembangunan sekolah Mujahidin merupakan realisasi dari perjanjian Pemprov Kalbar dengan Yayasan Mujahidin.

Ini merupakan satu di antara upaya Pemprov untuk percepatan peningkatan IPM dan solusi ketidak tersediaannya ruang belajar.

"Kenapa ini saya lakukan, karena Pontianak kelulusan SMP dan ketersediaan daya tampung tidak seimbang. Lebih banyak anak tamat SMP (sekitar 5 ratusan) daripada daya tampung SMA/K negeri dan swasta," katanya.

Sutarmidji menjelaskan, dari hibah itu, terbangun 24 ruang belajar.

• Rencana Gubernur Sutarmidji Bangun 100 SMA/SMK di Kalbar Belum Terwujud, Ini Alasannya

Sebelumnya SMA Mujahidin hanya bisa menampung lima kelas. Tahu lalu delapan kelas dan tahun ini bisa 10 kelas.

Selain itu juga tersedia sarana prasarana olahraga dan 20 kios sebagai unit usaha yayasan.

Dari situ, yayasan bisa memperoleh pemasukan Rp 350 juta per tahun untuk menambah kebutuhan perawatan Masjid Raya Mujahidin.

"Hibah yang diberikan memang berulang. Tapi jumlah untuk sekolah tidak sampai Rp 23 Miliar dan bangunan itu nilainya lebih dari Rp 30 Miliar. Korupsinya dimana?," tegas Midji.

"Jadi saya tegaskan ini ranah diskresi saya sebagai kepala daerah. Silakan tanya pakar hukum," kata Midji.

"Bahkan saya juga minta SMA Santun Untan dinegerikan untuk daya tampung siswa," ungkap Midji.

"Saya siap mempertanggungjawabkan secara hukum jika ada kerugian negara," pungkas Midji.