Bupati Muda Apresiasi BPTD Kelas II Kalbar Bentuk Tim Kewenangan Persetujuan Berlayar

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Terkait Habisnya masa berlaku MoU bersama antara antara Dinas Perhubungan Kubu Raya, Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalbar dan Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Kalbar akhirnya, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan melalui Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Kalbar mengeluarkan surat keputusan pembentukan tim pelaksanaan pengawasan keselamatan keamanan kapal sungai dan danau di Provinsi Kalbar .

Dalam SK kepala BPTD Kelas II Kalbar nomor : SK-BPTDKALBSR 279 Tahun 2023 di tandatangani Kepala BPTD kelas II Kalbar I Ketut Suhartana yang juga merangkap sebagai penanggung jawab pelaksanaan pengawasan keselamatan keamanan kapal sungai dan danau di Provinsi Kalbar yang melibatkan beberapa petugas Dinas Perhubungan kabupaten/kota Se Kalbar pada 24 Juli 2023.

Ada Delapan Dinas Perhubungan tingkat kabupaten kota yang di libatkan dalam tim pelaksanaan pengawasan keselamatan keamanan kapal sungai dan danau di Provinsi Kalbar yakni Kota Pontianak, Kubu Raya, Kayong Utara, Landak, Mempawah, Kapuas Hulu, Kota Singkawang dan kabupaten Sintang.

Dalam SK kepala BPTD Kelas II Kalbar tersebut, satuan tugas tim pelaksanaa pengawasan keselamatan keamanan kapal sungai dan danau di Provinsi Kalbar bertugas melakukan pemeriksaan visual terhadap keadaan dan kondisi Kapal sebelum berlayar, melakukan pemeriksaan persyaratan kelengkapan administrasi permohonan surat persetujuan berlayar, melakukan sosialisasi dan pembinaan persyaratan teknis dan administrasi kepada awak kapal dan menerbitkan surat persetujuan berlayar dan surat persetujuan olah gerak bagi kapal - kapal yang telah memenuhi kelengkapan administrasi dan teknis.

Terkait telah di terbitkannya SK kepala BPTD kelas II Kalbar terkait pengeluaran surat persetujuan berlayar mendapat apresiasi dari Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan yang menilai pemerintah pusat telah cepat merespon permasalahan yang ada di tingkat kabupaten.

Baca juga: Kapolres Kubu Raya Dampingi Pelaksanaan Audit Kinerja Tim Itwasum Polri Tahap II TA 2023

"Saya berterimakasih kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat melalui BPTD Kelas II Kalbar yang segera memberikan respons yang menjadi kekhawatiran kabupaten," kata Bupati Muda pada Selasa 25 Juli 2023.

Muda pun berharap sinergitas Antara pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat senantiasa terbina dan selalu berkoordinasi.

Bupati Kubu Raya pun membenarkan dirinya sempat melayangkan surat ke Direktorat jenderal Perhubungan Darat terkait berakhirnya masa MoU bersama antara BPTD kelas II Kalbar, Dinas Perhubungan Kubu Raya dan Gapasdap Kalbar terkait kepengurusan perizinan persetujuan berlayar.

" MoU itu kebijakan diskresi yang diambil untuk memenuhi kepentingan dan melayani masyarakat, maka saya berharap petugas yang di tunjuk dapat menjalankan tugas sesuai tupoksi demi kelancaran dalam melayani masyarakat,"kata Bupati Muda kepada Tribun Pontianak.

Sebelumnya, anggota DPRD Kubu Raya turut menyoroti terkait kewenangan Pemerintah Pusat yakni Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat terkait syarat perizinan kelayakan dan perizinan belayar Kapal.

Dan bahkan Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Suharso sempat meminta agar Dinas Perhubungan Kubu Raya tidak menerbitkan surat persetujuan belayar , jika sampai tanggal 25 Juli 2023 tidak ada surat kebijakan dari Direktorat jenderal Perhubungan Darat.

"Saya minta kepada Dinas Perhubungan Kubu Raya jangan tanda tangani surat ijin berlayar, dari pada beresiko, jika tidak ada surat kebijakan terkait perizinan berlayar dari Pemerintah Pusat yakni Ditjen Perhubungan Darat,"kata Wakil Ketua DPRD Kubu Raya Suharso pada Senin 24 Juli 2023.

Lanjutnya, karena kemarin kebijakan Diskresi yang kita lakukan dianggap tidak taat azas, nah jika sampai tanggal 25 Agustus 2023 tidak ada kebijakan dari Pemerintah Pusat."Kalau terjadi kisruh dibawah itu lah faktanya, Kita tidak mengancam jika terjadi mogok massal, daripada kita menyetujui, tapi beresiko,"kata Legislator Partai Golkar Kubu Raya ini.

Suharso juga menjelaskan hal ini terkait adanya Peraturan Menteri No 61 tahun 2021 yang kewenangan Pemerintah Daerah yang di ambil oleh Pemerintah Pusat melalui Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub BPTD Kelas II Kalbar

"Namun dalam pelaksanaannya, dengan keterbatasan anggota, mereka tak mampu untuk memonitor pengeluaran izin tersebut." Ungkapnya

Ia juga menuturkan terkait adanya kewenangan Ditjen Perhubungan Darat melalui BPTD terkait ijin belayar dengan mengilustrasikan adanya jadwal Kapal jam 8 pagi, namun mereka harus ke kantor BPTD yang ada di Sungai Ambawang dulu untuk mengurus surat tersebut.

"Untuk mengeluarkan surat itukan tidak bisa hanya diatas kertas, mereka harus lihat dulu keadaannya sebenarnya barang dan manifestnya.dan ijin belayar itu berlaku satu kali keberangkatan," kata Wakil Ketua DPRD Kubu Raya ini

Dan ia melanjutkan, jika Kalau dalam kepengurusan surat ijin belayar itu terlambat, maka akan memicu protes pada jadwal keberangkatan selanjutnya.

Ia pun menuturkan terkait permasalahan ini, pihaknya sudah menyampaikan solusi kepada Dirjen Perhubungan Darat beberapa waktu lalu, yakni Solusi adanya pelimpahan kewenangan dari BPTD ke petugas Dishub yang di kabupaten.

" Atau pun merevisi Permen No 61 tahun 2021, Karena Surat ijin belayar ini setiap hari, itu harus di cek langsung bukan hanya sekedar diatas kertas,"katanya
Kepada Wartawan pun, Suharso menjelaskan terkait MoU antara Gapasdap, Dinas Perhubungan Kubu Raya dan BPTD yang berlalu hanya satu tahun sejak tahun 2022-2023 kemarin sifatnya Diskresi.

"Itu sifatnya Diskresi, dengan harapan MoU satu tahun itu, di tahun 2023 ini sudah ada solusi dari Pemerintah Pusat terkait hari ini, akan tetapi sampai saat ini, tetap saja NOL," pungkasnya.

Seperti diketahui MoU Ijin Berlayar yang berlaku satu tahun sejak tahun 2022 akan habis masa waktu pada tangga 24 Juli 2023, MoU antara BPTD kelas II Kalbar yakni jajaran Kementerian Perhubungan RI dengan Dinas Perhubungan Kubu Raya dan Gapasdap.

Kepala Dinas Perhubungan Kubu Raya Odang Prasetyo menuturkan ada 89 kapal yang melakukan aktifitas transportasi air setiap hari yang diantaranya membawa penumpang dan distribusi kebutuhan pokok untuk lima kecamatan se kabupaten kubu Raya.
Lima kecamatan di Kubu Raya yang menggunakan jalur transportasi air dalam aktifitas sehari-hari dan pendistribusian kebutuhan pokok yakni Kubu, Telok Pakedai, Batu Ampar, Terentang dan Sui Kakap.

"Kami dari Dinas Perhubungan Kubu Raya saat taat azas, artinya tugas kami di lapangan membantu kesyahbandaran, tidak akan menandatangani surat ijin belayar apa bila MoU ini tidak di perpanjang," kata Kadishub Odang pada Senin 24 Juli 2023.

"Bahkan pada tanggal 22 Juli 2023 kemarin pak Bupati Kubu Raya juga sudah melayangkan surat ke Dirjen agar Permenhub 61 tahun 2021 direvisi, usulan pak Bupati Kubu Raya untuk mendelegasikan kewenangan dari Pusat diserahkan ke Pemprov atau Pemkab, dan juga atau adanya kerjasama antara Pusat ke Daerah," katanya

"Kita berbaik sangka aja, Mudah-mudahan nanti malam pukul 24.00 WIB ada surat dari Pak Dirjen baik itu surat edaran atau MoU, besok anggota saya di lapangan akan menandatangani Surat Ijin Belajar, kalau tidak ada, mohon maaf tidak akan di tangani, karena itu ada resiko hukumnya," ungkap Kadis Perhubungan Kubu Raya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini