Ombudsman Kalbar Terima 15 Laporan dan 7 Konsultasi Non Laporan Tentang PPDB

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ombudsman Perwakilan Kalimantan Barat telah menindaklanjuti sebanyak 15 laporan tentang PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sejak April 2023 hingga Juli 2023.

Kepala Perwakilan Ombudsman Kalimantan Barat Tariyah menyampaikan pihaknya dalam menindaklanjuti laporan tentang PPDB menggunakan mekanisme RCO atau Respon Cepat Ombudsman.

Hal tersebut karena dalam PPDB ada durasi waktu dari para orang tua mendaftarkan anak - anaknya untuk bersekolah.

Selain menerima Laporan, Ombudsman Kalbar juga menerima konsultasi non laporan, dan saat ini pihaknya sudah meregistrasi 7 konsultasi non laporan terkait PPDB dari orang tua siswa serta Konsultasi Non Laporan dari satu sekolah.

Dari seluruh laporan yang diterima, dikatakan Tariyah berasal dari berbagai jenjang pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA dan SMK.

Baca juga: Gubernur Sutarmidji Jawab Keluhan Warga soal PPDB Kalbar 2023 di Pontianak

'"untuk substansi permasalahan ini bervariasi, mayoritas zonasi anak yang tidak keterima karena KK nya famili lain, KK belum memenuhi 1 tahun, ada yang salah menitik, ada juga yang usia, dari 10 yang registrasi, ada yang memang tidak happy ending, karena tidak ada unsur Maladministrasi," ujarnya, Senin 10 Juli 2023.

Terkait laporan PPDB, dijelaskannya Ombudsman tidak mengeluarkan rekomendasi apapun, karena rekomendasi ombudsman merupakan sebuah produk hukum.

"Sejauh ini tidak ada produk hukum, dan sejauh ini selesai melalui tataran klarifikasi dalam konteks PPDB," jelasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini