Pencairan Bansos BPNT Juli 2023 Semakin Dekat, KPM Sekaligus Terima Bansos Alokasi 3 Bulan!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kemensos melakukan pencairan bansos BLT BPNT yang direncanakan kembali lanjut pada Juli 2023.

Dibulan Juli 2023 KPM siap terima alokasi 3 artinya nominal uang tunai yang diterima menjadi Rp 600 ribu.

Pencairan selama 3 bulan apabila KPM belum menerima dana BPNT alokasi Mei dan Juni sampai pada tanggal 15 Juli bulan ini. 

Namun hanya berlaku bagi mereka yang tidak memiliki KKS, BPNT tahun 2023 akan dicairkan melalui PT Pos Indonesia (Kantor Pos) dengan besaran Rp600 ribu.

Sedangkan pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) akan menerima dana sebesar Rp400 ribu melalui Bank Himbara jika terdata sebagai penerima BPNT.

Masyarakat diharapkan dapat segera menerima  BPNT Tahap 3 yang seharusnya mulai dicairkan pada bulan Juli ini.

• Cek Bansos Kemensos BPNT Juli 2023 Cair Tanggal Berapa, Ketahui Jadwal Pembagian Bansos Tahap 3!

Namun, hingga saat ini, masyarakat masih bersiap menunggu waktu pencairan yang belum jelas.

Terdapat dua tanda yang menjadi penanda bahwa pencairan semakin mendekati dilansir dari kanal YouTube PKH Reportase chanel pendamping sosial bahwa ada beberapa tanda Bansos akan dibagikan kepada KPM. 

Sebagai berikut: 

Pertama, adanya data pembayaran kepada penerima BPNT 2023 dari Kemensos.

Kedua, saat melakukan pengecekan melalui situs cek bansos online

Masyarakat menemukan status 'Proses Bank Himbara/PT Pos Indonesia' dengan periode Juli-Agustus 2023.

Apabila dua tanda tersebut belum muncul ketika masyarakat menanyakan kepada Dinas Sosial (Dinsos) kabupaten/kota.

Pengecekan berkala di situs cekbansos.kemensos.go.id, berarti tanggal pencairan BLT BPNT Tahap 3 belum terealisasikan.

Sebelum menuju ke ATM Himbara, para penerima BLT BPNT Mei-Juni 2023 diimbau untuk secara berkala

Sama dengan sebelumnya pengecekan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) melalui situs cekbansos.kemensos.go.id.

Masyarakat berharap agar pencairan BLT BPNT Tahap 3 dapat segera dilakukan agar bantuan tersebut.

Pemerintah diharapkan tetap transparan dalam proses pencairan agar masyarakat mendapatkan kepastian dan keyakinan akan bantuan yang mereka terima.

Semoga bermanfaat. (*)