Rapat Paripurna DPRD, Penjelasan Bupati Mempawah Mengenai Dua Raperda

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi menghadiri Rapat Paripurna mengenai Penjelasan Bupati Mempawah mengenai dua Raperda di Gedung DPRD Kabupaten Mempawah, Senin 3 Juli 2023.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Ketua DPRD Mempawah Ria Mulyadi bersama Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Sekda Mempawah Ismail, dan stakeholder terkait lainnya.

Ketua DPRD Mempawah Ria Mulyadi mengatakan, Rapat Paripurna yang dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah membahas mengenai dua buah Raperda.

"Rapat Paripurna penjelasan Bupati Mempawah yang dihadiri dan dibacakan langsung oleh bapak Wakil Bupati Mempawah Muhammad Pagi ialah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 dan Raperda pajak daerah dan retribusi daerah," ujar Ria Mulyadi.

Sementara itu, Wabup Mempawah Muhammad Pagi menyampaikan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Mempawah ini dilampiri dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2022, yang disusun berdasarkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan telah diaudit oleh BPK RI.

• Bupati Erlina Sebut Hari Jadi Kabupaten Mempawah ke-64 Bermakna Istimewa Bagi Dirinya & Wabup M Pagi

Muhammad Pagi melanjutkan Pemerintah Kabupaten Mempawah telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 kepada BPK-RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 17 Maret Tahun 2023, selanjutnya BPK RI melakukan pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2022 tersebut dalam 3 (tiga) tahap.

"Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke Tujuh (7) kalinya secara berturut-turut," paparnya.

Pada kesempatan ini ia juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Mempawah, atas kerja keras dan dukungannya sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam memberikan sumbangsih pemikiran, kritik dan saran sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengawasan atas jalannya pemerintahan dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat serta dalam mengawal anggaran sejak dari proses perencanaan hingga pelaksanaannya agar tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Muhammad Pagi menyampaikan bahwa materi yang disampaikan tersebut bersifat pokok-pokok Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun pokok-pokok penjelasan rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, oleh karenanya untuk kajian dan pembahasan lebih lanjut dapat ditelaah melalui dokumen yang sudah diserahkan.

"Kami sangat mengharapkan kritik, masukan dan saran yang membangun dari seluruh Pimpinan dan Anggota Dewan yang terhormat agar pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di masa yang akan datang menjadi lebih baik lagi," tutupnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini