Siapa Sebenarnya Melki Sedek Huang? Lulusan SMAN 1 Pontianak yang Kini Ketua BEM UI

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sosok Melki Sedek Huang kini ramai diperbincangkan setelah pertanyaan dan pernyataannya dalam sebuah video podcast chanel YouTube eks Ketau KPK Abraham Samad berjudul "Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi | Abraham Samad SPEAK UP”.

Melki Sedek Huang mengkritisi pemerintahan Joko Widodo setelah 9 tahun Presiden dan tinggal satu tahun sisa jabatan.

Ia bahkan bertanya, apakah Presiden Joko Widodo mau turun secara baik-baik atau berdarah-darah.

Lalu siapa sebenarnya Melki Sedek Huang?

Melki Sedek Huang adalah mahasiswa asal Kota Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar).

Melki Sedek Huang pernah mengenyam pendidikan di SMAN 1 Pontianak, masuk pada 2016 dan lulus 2019.

Atas saran orangtua, Melki Sedek Huang melanjutkan studinya ke perguruan tinggi yakni Fakultas Hukum (FH) Universitas Indonesia (UI) Jakarta.

• Pendaftaran Simak UI! Panduan Registrasi Mahasiswa Baru Universitas Indonesia

“Mungkin orangtua sudah bosan lihat saya, sehingga menyuruh saya kuliah ke UI Fakultas Hukum,” candaan Melki.

Di Universitas Indonesia Melki Sedek Huang aktif di berbagai organisasi kemahasiswaan dan puncaknya pada akhir 2022, Ia dipercaya menjadi Ketua BEM UI.

Sebelum Ketua BEM UI, Melki Sedek Huang sebagai BEM Fakultas Hukum (FH) UI.

Melansir Linkedin miliknya, Melki dituliskan masih duduk sebagai mahasiswa jurusan Administrasi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Melki berkonsentrasi pada hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum hak asasi manusia.

Dia juga aktif dalam berbagai proyek, relawan, dan organisasi seperti Barisan Inti Makara Merah (BARIKARA) sejak 2019 hingga sekarang.

Pada Juni 2020, Melki dinobatkan sebagai Best Staff of Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM FH UI 2020.

Melki telah menyelesaikan program magang di firma hukum Tampubolon, Tjoe, and Partners Law Firm pada Agustus 2022 - Februari 2023.

Sebelumnya, Melki sempat juga magang di Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (LBH Jakarta) pada Agustus 2021 - November 2021.

Dalam laman yang sama, Melki terlihat selalu hadir dalam beberapa acara dan undangan resmi media untuk menjadi pembicara terkait isu terbaru yang terjadi di Indonesia.

Terkait kritik tajam BEM UI melalui media sosial, berbagai respons masyarakat sangat beragam mulai dari bentuk dukungan maupun meragukan kritik keras yang dilontarkannya.

Melki viral setelah pernyataannya yang bernada ancaman pada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Ucapan itu dilontarkannya dalam sebuah video podcast YouTube eks ketum KPK Abraham Samad berjudul "Ketua BEM UI: Presiden Jokowi, Jangan Bunuh Demokrasi & Antikorupsi | Abraham Samad SPEAK UP”.

Biofile

* Nama: Melki Sedek Huang
* Asal: Pontianak, Kalimatan Barat
* Lulusan: SMAN 1 Pontianak, Kalbar 2019.

* Orang tua: R Yuddi Huang
* Almameter: Universitas Indonesia (UI)
* Agama: Kristen
* Instagram (IG): @melkisedekhuang
* Facebook (FB): Melki Sedek Huang

• Mahasiswa Asal Pontianak Melki Sedek Huang Viral Atas Pertanyaan Ancaman ke Presiden Jokowi

Prihatin Demokrasi di Pemerintahan Presiden Jokowi

Dalam video podcast YouTube eks ketum KPK Abraham Samad, Melki membahas perihal kondisi Indonesia hari-hari ini.

"Tahun ke depan adalah tahun ke-10 dan tahun terakhir. Mari kita lihat, apakah Presiden Jokowi ini mau mengakhiri kekuasaannya dengan baik atau dengan berdarah-darah," kata Melki dalam video itu.

Melki di podcsat tersebut juga membahas perihal bahwa saat ini gerakan dari seluruh elemen telah bersatu.

Kata ketua BEM UI itu, hal tersebut merupakan gelombang perlawanan yang sangat besar.

Melki juga mengatakan bahwa Presiden Jokowi sebagai sosok yang menembar ketakutan bagi anak muda untuk bersuara.

Diketahui, Ketua BEM UI satu ini memang kerap dan getol mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Jokowi.

Tak hanya pemerintah, Senayan yang dihuni para legislator juga sering dibuat bergetar akibat kritik pedas Melki Sedek Huang, termasuk Ketua DPR RI Puan Maharani.

Bahkan mengenai ancamannya kepada Presiden Joko Widodo disebutnya sebagai peringatan.

Melki juga menyampaikan kalimat yang menjadi sorotan itu dalam konteks pembahasan aspirasi yang disampaikan via surat ke Jokowi.

Dia berharap surat aspirasi tersebut direspons dengan baik dan dilaksanakan oleh Jokowi.

Melki membahas aspirasi penolakan terhadap RUU Cipta Kerja yang pada akhirnya disahkan DPR menjadi UU Cipta Kerja.

Pembawa acara dialog ini, Ijal Papua, juga memperkirakan aspirasi via surat yang disampaikan masyarakat Papua tidak mendapat respons dari Jokowi.

Melki kemudian menanggapi.

"Mungkin teman-teman bisa bersurat juga ke PT Pos Indonesia untuk dibikinkan kotak surat di rumahnya Presiden Jokowi. Karena kayaknya ada yang salah dengan PT Pos Indonesia kalau surat itu tidak sampai ke rumahnya Presiden Jokowi. Itu yang pertama," kata Melki.

"Yang kedua, artinya ada yang salah dengan sistem persuratan dan administrasi di PT Pos kalau semua surat itu nyampai tapi surat teman-teman Papua tidak nyampai ke Presiden Jokowi," tutur Melki.

"Ketiga, kalau memang surat itu sampai, artinya yang salah bukan di PT Pos, (tapi) di Presiden Jokowi-nya, karena dia nggak mau jawab," ujarnya.

Melki yakin surat BEM UI dan surat aspirasi masyarakat lainnya pasti sampai ke Presiden Jokowi, tapi respons yang diharapkan BEM UI dia rasa tidak muncul.

Melki juga menyoroti kondisi antikorupsi di Indonesia saat ini sudah jelek. Indonesia tidak bisa dibilang terbuka terhadap kebebasan berpendapat.

Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti disebutnya telah dikriminalisasi karena menyampaikan pendapat.

Sebanyak 90 orang dari BEM UI diangkut di aksi May Day 2021 usai demonstrasi.

Mahasiswa di Universitas Bangka Belitung disebutnya diancam drop out karena mengikuti aksi demonstrasi. Rektor sebuah kampus di Jawa Timur disebutnya melarang mahasiswa berdemonstrasi.

"Harusnya pemerintah memandang indeks demokrasi ini bukan sekadar angka, tapi lihatlah realitas di lapangan. Masyarakat takut nggak berpendapat di era Joko Widodo?" kata Melki.

DPR yang seharusnya menjadi wadah demokrasi rakyat dinilainya sudah tidak lagi mewakili rakyat tapi mewakili kepentingan pemerintah eksekutif.

Dia dulu ingin DPR menolak RUU Cipta Kerja karena rakyat tidak ingin RUU itu disahkan menjadi UU. Dia juga ingin DPR meninjau ulang Revisi UU KUHP, juga menolak Revisi UU KPK.

Melki juga menyoroti kondisi kebebasan berbicara di ranah media sosial internet.

Akun Twitter BEM UI disebutnya diretas usai mengemukakan pendapat politik.

Dia merasa peretas akun medsos BEM UI adalah orang yang tidak suka kritik terhadap Presiden Jokowi.

"Sebenarnya kalau dibilang di masa Pak Jokowi kita bebas untuk berbicara, saya sepakat. Kita bebas untuk ngomongin apa saja. Tapi sehabis berbicara, mungkin kita tidak bebas," ujar Melki.

Meski demikian, Melki mengimbau anak-anak muda tidak putus asa dan takut.

Dia mendorong semuanya memperjuangkan harapan agar kondisi demokrasi dan keadilan di Indonesia lebih baik.

Anak muda harus berjuang untuk masa depannya dengan tetap bersuara lantang mengkritisi keadaan. (*)