Gubernur Kalbar Sebut Sudah Melakukan Pengendalian Karhutla Bersama Semua Pihak

TRIBUNPONTINAK.CO.ID, PONTIANAK - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) menjadi salah satu permasalahan yang cukup serius di Kalbar.

Namun demikian, Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengatakan, saat ini Pemprov Kalbar sudah melakukan pengendalian guna mengantisipasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).

"Untuk mengantisipasi terjadinya Karhutla di Kalbar kita sudah melakukan pengendalian, kemudian penataan ekosistem," katanya dalam acara Kominfo Dialog Forum Merdeka Barat 9, Senin 19 Juni 2023.

Tak hanya itu, ia juga mengatakan pada kawasan gambut Pemkot juga meminta kepada pengelola perkebunan dan pertanian untuk aktif menjaga lahannya.

"Kemudian para Camat, Kepala Desa, Lurah, kita minta untuk mensosialisasikan masalah lahan ini, juga melakukan pemantauan secara kontinu dan segera mengambil tindakan," katanya.

• Masifkan Imbauan, Bhabinkamtibmas Polsek Nanga Pinoh Sosialisasi Karhutla dengan Media Spanduk

Di sisi lain, ia juga menjelaskan untuk penanganan Karhutla kerapkali melibatkan semua pihak seperti Polda, Korem, Polsek dan beberapa kelompok-kelompok pemadam kebakaran.

"Di kota Pontianak ini saja ada 59 kelompok pemadam kebakaran besar dan siap bergerak kapan pun kalau terjadi kebakaran lahan.

Ia juga mengaku, terus melakukan kerja sama dari berbagai pihak, bahkan setiap hari melakukan pemantauan kondisi titik api di Kalbar.

"Kita ambil contoh untuk hari ini yang terupdate itu kita langsung mengambil langkah dan langsung berkoordinasi dengan kepala desanya langsung kita telfon kemudian meminta untuk melakukan langkah-langkah dan upaya pemadaman, biasanya kita sarankan untuk menghubungi perusahaan terdekat disitu dan meminta mereka untuk menanganinya terlebih dahulu," jelasnya.

"Jadi pantauan melalui satelit setiap waktu secara real time kita lakukan dan ada titik api dan warnanya merah, itu kita lakukan penanganan termasuk dengan BPBD, Karena biasanya kalau sudah merah ini tidak bisa lagi dilakukan pengendalian oleh tim yang ada di desa," jelasnya.

Namun demikian, ia juga menegaskan, untuk semuanya ini sudah ada SOP yang mengatur.

"Dan kami selalu koordinasi dengan Kodam dan Polda Kalbar juga," pungkasnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini