DJPb Kalbar Gelar Bincang Bareng Fojekha, Bahas Dampak Penyaluran APBN dan KUR Bagi Perekonomian

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat menggelar kegiatan bincang bersama Forum Jurnalis Ekonomi Khatulistiwa (Fojekha) di Cafe Havana Pontianak, Senin 12 Juni 2023.

Kegiatan bincang ini mengangkat tema "Dampak Penyaluran APBN dan KUR & UMi Bagi Kemajuan Ekonomi Kalimantan Barat," yang dihadiri langsung Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalbar, Kukuh Sumardono Basuki beserta Kabid DJPb Kalbar. Tampak hadir pulaKepala KPPN Pontianak Mokhamad Nurul Hidayattulloh.

Sementara itu dari Fojekha dihadiri belasan jurnalis dari media online, media cetak dan media elektronik. 

Kukuh Sumardono menuturkan kolaborasi dengan media sangat diperlukan karena cakupan kerja DJPb yang sangat luas sementara SDM yang terbatas.

"Bagi masyarakat  tugas DJPb diibaratkan seperti kasir yang hanya membagikan duit.

Padahal DJPb itu juga bertugas mengelola keuangan negara bahkan sekarang juga kita diberikan amanah melihat ABPN yang diberikan negara kepada daerah bagaimana penggunaannya, " ujarnya.

Baca juga: Pembangunan Terminal Kijing, Prof Eddy Suratman Nilai Harus Bersabar Untuk Melihat Dampak Ekonominya

Kukuh Sumardono menuturkan untuk Kalbar sumber APBD 70 persen masih berasal dari APBN.

Untuk potret kinerja APBD Kalbar hingga 30 April 2023, pendapatan transfer masih berkontribusi paling besar di Kalimantan Barat yaitu sebesar Rp3.593,34 miliar dari total pendapatan Rp5.090,78 miliar atau sekitar 70,59 persen dari total pendapatan.

Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada Provinsi Kalimantan Barat.

Sementara itu, PAD yang terealisasi adalah sebesar Rp1.490,79 miliar atau 29,28 persen dari total pendapatan daerah.

Realisasi ini disumbang oleh realisasi pajak daerah sebesar Rp1.161,49 miliar, retribusi daerah sebesar Rp28,36 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp103,11 miliar, dan lain-lain PAD yang sah sebesar Rp197,83 miliar.

Kukuh  juga menjelaskan di sini ada empat lembaga yang berada dibawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yakni DJP, DJBb, Bea Cukai dan DJKN.

"Empat lembaga ini saling bersinergi, kalau sekarang ada kegiatan atau menghadiri undangan keempatnya harus ikut agar data yang disampaikan bisa saling melengkapi dan menyeluruh," ujarnya.

Ketua Forum Jurnalis Ekonomi Khatulistiwa (Fojekha), Dedi A Khasa  mengatakan bahwa jurnalis ekonomi memiliki peranan penting dalam berkontribusi memajukan daerah.

"Kami siap berkolaborasi dengan semua pihak termasuk dengan DJPb Kalbar," ujarnya.

Menurutnya, ke depan banyak yang bisa didiskusikan dalam menggali potensi daerah.

"Banyak hal yang bisa digali potensi untuk majukan daerah, bukan hanya tugas pemerintah tapi semua pihak," papar dia.