Harta Kekayaan Budiman Sudjatmiko, Ketua Pelaksana KSO Bukit Alogaritma yang juga Komisaris di BUMN

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Intip yuk berapa Harta Kekayaan Budiman Sudjatmiko, Politisi PDI Perjuangan yang kini juga komisaris di BUMN.

Mantan Anggota DPR RI ini menambah daftar politikus PDIP yang duduk di jajaran komisaris BUMN.

Hal ini setelah Menteri BUMN, Erick Thohir, menunjuk Budiman Sudjatmiko sebagai Komisaris Independen di PTPN V, perusahaan BUMN yang bergerak di bidang perkebunan dan kepala sawit.

Pria kelahiran Cilacap, 10 Maret 1970 ini adalah Ketua Pelaksana Kerja Sama Operasional (KSO) Bukit Algoritma.

Bukit Algoritma sendiri diproyeksikan menjadi pengembangan industri dan teknologi 4.0 serta sumber daya manusia seperti Silicon Valley di Amerika Serikat.

Bukit Algoritma akan dibangun di lahan seluas 888 hektare yang mencakup tiga desa di Kecamatan Cikidang: Cicareuh, Pangkalan, dan Tamansari.

Baca juga: Tak Maju Periode Kedua Pilgub NTT, Berapa Harta Kekayaan Viktor Laiskodat?

Sementara satu desa di Kecamatan Cibadak adalah Desa Neglasari.

Proyek ini terbagi tiga tahap dengan masa pengerjaan tiga tahun tahap pertama, tiga tahun tahap kedua, dan empat tahun tahap ketiga.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Amarta Karya (PT AMKA) dipilih menjadi kontraktor utama untuk pengerjaan tahap pertama Bukit Algoritma.

Bukit Algoritma adalah proyek yang digagas PT Kiniku Nusa Kreasi dan PT Bintang Raya Lokalestari.

Keduanya membuat perusahaan Kerja Sama Operasional (KSO) bernama PT Kiniku Bintang Raya, di mana ketua pelaksananya adalah Budiman Sudjatmiko.

Budiman Sudjatmiko pernah menjabat sebagai anggota DPR selama dua periode yakni 2009-2014 dan 2014-2019.

Semasa menjabat anggota DPR, Budiman Sudjatmiko pun berkewajiban untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK.

Baca juga: Jumlah Harta Kekayaan Julie Sutrisno, Istri Viktor Laiskodat yang Hendak Nyagub di NTT

Melansir dari laman e-LHKPN KPK, Budiman Sudjatmiko tercatat tiga kali melapokan Harta Kekayaanya.

Terakhir membuat LHKPN pada 29 Maret 2019 usai mengahiri jabatan sebagai Anggota DPR RI.