Lewat Program Bangga Kencana untuk Percepatan Penurunan Stunting Kota Pontianak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting di Kalbar kedepannya harus banyak memerlukan action, yang tentunya harus di dukung oleh kebijakan dan dukungan yang penuh dari seluruh tingkatan pemangku kebijakan, stakholder, mitra kerja dan lainnya.

Sehingga percepatan penurunan stunting khususnya di Kota Pontianak bisa tercapai dengan baik.

Demikian diungkapkan Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) Ahli Madya, BKKBN Kalbar Hadirin, pada pembukaan sosialisasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama Komisi IX DPR RI, di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Jumat 19 Mei 2023.

Berdasarkan data, kata Hadirin, stunting di Kalimantan Barat pada tahun 2022 hanya bisa menurunkan 2 persen, dari angka 29,8 persen. Hanya bisa turun menjadi 27,8 persen.

"Untuk Kota Pontianak dari yang semula 24,4 persen di 2022 turun menjadi 19,7 persen. Penurunan ini sudah termasuk dalam kinerja yang sangat luar biasa, namun harus banyak yang kita capai lagi," harapnya.

Karena itu, lanjut Hadirin, di tahun 2024 yang sisa waktu hanya tinggal sekitar 18 bulan, penurunan angka stunting harus bisa mencapai 14 persen.

"Berarti masih ada 13 persen yang harus bisa dicapai, dan ini sangat-sangat luar biasa, berarti perbulanya minimal kita harus bisa mencapai 0,8 persen, ini yang perlu kita laksanakan bersama-sama dalam percepatan penurunan stunting," ungkapnya.

• Total Ada 11 Ruas Jalan Provinsi di Sambas, Gubernur Sutarmidji Sebut Hampir Tuntas dibangun

Hadirin kembali mengungkapkan mengapa stunting, dan pemerintah begitu gencar-gencarnya mengajak untuk cegah stunting.

"Karena pemerintah Indonesia, tidak ingin masyarakat Indonesia menyambut tahun Indonesia Emas pada tahun 2045 mendatang, masyarakatnya atau SDM kita, yang pertama secara fisik tidak ada kualitasnya," ujarnya.

Hadirin menjelaskan bahwa anak yang stunting paling mudah sakit, kemudian fisiknya pendek. Namun, orang pendek belum tentu stunting.

"Stuting ini yang pertama secara fisik tubuhnya tidak tinggi, mentalnya lemah dan otaknya terganggu. Jadi anak stunting kedepanya menjadi anak yang tidak cerdas," ujarnya.

Hadirin mengajak masyarakat untuk bersama-sama cegah stunting, karena kalau anak sudah stunting, ibarat kalau membangun rumah sudah permanen, mau dirombak sangat susah dan biayanya sangat mahal.

"Anak stunting, menjadi beban keluarga dan beban pemerintah. Maka dari itu mari kita bersama-sama mencegah stunting dengan menerapkan pola 1.000 hari pertama kehidupan, dengan merencanakan kehamilan, setelah hamil selalu rutin memeriksa kehamilan, kemudian setelah melahirkan berikan ASI eksklusif, makanan bergizi pendamping ASI setelah anak berusia 6 bulan," jelasnya.

Hadirin mengatakan kegiatan sosialisasi ini mendapat dukungan dari Anggota Komisi IX DPR RI H. Alifuddin, untuk wilayah Kalimantan Barat, yang program Bangga Kencana ini, yang sebelumnya bernama KKBPK yang payung hukumnya UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga serta percepatan penurunan stunting Perpres Nomor 72 Tahun 2021.

Berdasarkan SSGI di Kota Pontianak secara umum stuting 19,7 persen, mudah-mudahan di Tahun 2024 angka stunting bisa turun dibawah 14 persen, berkat dukungan masyarakat dan semua pemangku kebijakan.

"Saya yakin Kota Pontianak bisa dibawah 14 persen, karena berdasarkan penilaian pelaksanaan penurunan stunting di tahun 2022 Kota Pontianak sangat luar biasa," ucapnya.

Hadirin mengatakan tujuan kegiatan sosialisasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting ini, untuk meningkatkan penguatan dan pemahaman, sikap dan perilaku keluarga dan remaja terhadap progam Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting.

"Sasaran kita kepada remaja adalah mereka mempersiapkan diri sebelum menikah dalam kondisi sehat dan tidak anemia. Kemudian calon pengantin menimal 3 bulan sebelumnya sudah harus di cek kesehatannya dan penyuluhan serta pendampingan, supaya bisa merencanakan kedepannya. Dengan harapan anak yang dilahirkan tidak beresiko stunting," tegasnya.

Sementara itu Angggota Komisi IX DPR RI Alifudin, mengatakan Komisi IX DPR RI mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, yang mempunyai ruang lingkup tugasnya diantaranya di bidang kesehatan.

Alifudin mengatakan percepatan penurunan stunting yang mengamanatkan setiap pimpinan daerah untuk membentuk tim percepatan penurunan stunting (TPPS).

"Kegiatan sosialisasi percepatan penurunan stunting ini adalah kegiatan yang positif dan saya sangat mendukung, demi untuk masa depan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat dan cerdas, dan terhindar dari stunting," ujar Alifudin secara virtual dalam kegiatan sosialisasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama Komisi IX DPR RI.

Alifudin mengungkapkan stunting adalah masalah gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam jangka waktu panjang, yang mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak.

"Stunting ini salah satu penyebab tinggi badan anak menjadi terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seumurnya," ujarnya.

Alifudin juga menyebutkan salah satu penyebab stunting ini adalah pernikahan usia dini.

"Pernikahan dini juga dapat membuat anak yang lahir dalam kondisi stunting. Karena kesiapan tubuh dari sang ibu yang belum memenuhi standar usia untuk melahirkan, sehingga anak lahir berisiko stunting," jelasnya.

Hadir pada acara kegiatan sosialisasi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama Komisi IX DPR RI, diantaranya Kepala DP2KBP3A Kota Pontianak, Anggota DPRD Kalbar, Arief Joni Prasetyo, Camat Pontianak Tenggara diwakili Rosalina, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta kader dan PLKB. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini