20 Usulan Proyek Prioritas Pemprov Kalbar di 2024, Salah Satunya Bandara Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat (Kalbar) mengusulkan sedikitnya 20 proyek prioritas kepada pemerintah pusat untuk dilaksanakan pada tahun 2024.

Proyek tersebut berdasarkan permasalahan dan kebutuhan di Kalbar yang sebelumnya telah diusulkan dalam Rakortekrenbang. Hal itu disampaikan Gubernur Kalbar Sutarmidji dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi Kalbar tahun 2024, Rabu 12 April 2023.

“Ini usulan provinsi pada musrenbang 2024. Ini usulan kita untuk pusat,” kata Sutarmidji.

Di antara usulan Pemprov Kalbar adalah pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sungai Kelik yang terletak di Kabupaten Sintang.

“Ini harus infrastrukturnya (baik). Kemarin ini juga ada masalah, kenapa tidak dari Sintang langsung ke Kelik, tapi harus lewat Sanggau. Saya bilang (ke Pemda Sintang), saya pelajari dulu, nanti baru saya sampaikan ke pusat. Kenapa harus lewat Sanggau,” ujar Sutarmidji.

• Pemprov Kalbar Usulkan 20 Proyek Prioritas ke Pemerintah Pusat untuk Tahun 2024

Usulan lainnya yakni pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 liter per detik (LPD) dan pembangunan booster serta jaringan distribusi utama. Soal usulan pembangunan IPA 200 liter per detik ini, Sutarmidji meminta Bappeda untuk mengajukan usulan baru menjadi 300 liter per detik.

“Karena 200 dengan 300 itu beda costnya (biaya) cuma 15 persen. Makanya saya tidak setuju ketika ada satu kabupaten yang mau bangun IPA hanya 50 liter per detik. Itu mubazir. Harusnya minimal 300 liter per detik. Karena cost (biaya) antara 200 dengan 300 itu hanya beda 15 persen. Tapi bisa menghasilkan tambahan 100 liter per detik,” ujar Sutarmidji.

Selain itu, terdapat usulan penyediaan jaringan listrik di 57 desa. Sutarmidji mengakui terdapat kendala yang bersifat prosedural dalam hal pembangunan jaringan listrik.

Di mana untuk penyediaan listrik bagi daerah yang masuk dalam kawasan hutan lindung memerlukan izin sampai ke kementerian.

“Itu di Kementerian LHK yang agak repot mereka, karena tiang listrik dipasang saja harus izin menteri. Inikan repot, padahal tidak nebang kayu dan tidak ada kayunya juga di situ. Cuma mancang tiang listrik masa harus sampai ke kementerian. Saya bilang (PLN) pasang-pasang saja, kalau menteri (mau) cabut, biar saja cabut,” ujar Sutarmidji.

Sutarmidji pun berharap agar kementerian dan lembaga terkait tak terlalu bicara prosedur untuk hal yang bersifat kebutuhan.

“Saya sih pokoknya dengar apa omongan Presiden. Jangan terlalu bicara prosedur kalau manfaatnya itu memang dibutuhkan rakyat dan manfaatnya lebih besar,” kata Sutarmidji.

“Sekarang memang hutan lindung, hanya untuk melewatkan tiang listrik harus sampai izin di kementerian. Itu keluhan PLN. Itukan hal yang sepele. Asal jangan dia nebang kayu. Yang melanggar kan nebang kayu. Masang tiang kan tidak ada aturan melanggarnya. Saya bilang ke PLN, pasang saja, saya tanggung jawab,” jelasnya.

• Berikut Usulkan Pemprov Kalbar 20 Proyek Prioritas ke Pemerintah Pusat untuk Tahun 2024

Karena itu Sutarmidji berharap agar Bappenas dapat mengkoordinasikan seluruh kementerian dan lembaga terkait pembangunan di daerah. “Itu urusan Bappenas-lah koordinasinya,” pungkas Sutarmidji.

Musrenbang RKPD Provinsi Kalbar dihadiri pula oleh Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Zudan Arif Fakrulloh dan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN-Bappenas RI, Bogat Widyatmoko.

Di tempat yang sama, Zudan Arif Fakrulloh mengatakan melalui musrenbang untuk merekatkan program pembangunan dari kabupaten provinsi dan pusat. Sehingga penyelenggaraan pembangunan satu paket dari pusat, provinsi hingga kabupaten kota.

“Urusan pusat, provinsi dan kabupaten kota, ini pola pemerintahan yang harus terus dilanjutkan, siapapun yang akan mengisi di pemerintahan,” ucapnya.

Sedangkan Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN-Bappenas RI, Bogat Widyatmoko mengatakan, musrenbang ini adalah dalam rangka memastikan dalam rangka keberlanjutan pembangunan terutama di Kalbar.

“Dari musrenbang ini berjalan sangat bagus. Kami dari Bappenas sangat berterima kasih dengan keterlibatan semua pihak. Terkait usulan sesuai mekanisme yang ada akan kami sampaikan semua usulan yang ada di musrenbang ke otoritas yang berwenang,” katanya.

Adapun 20 proyek strategis yang menjadi usulan Pemerintah Provinsi Kalbar di antaranya sebagai berikut:

1. Penataan Kota Pusaka Sambas

2. Pengendalian Banjir Kota Pontianak

Usulan

3. Pembangunan IPA PDAM Desa Tanjung Lay Kav 100 ltr/detik, panjang 75 meter

4. Pembangunan PLBN Sei Kelik

5. Pelebaran Menambah Lajur jalan Sultan Hamid 2

6. Akses jalan Menuju Bandara Singkawang

7. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Kapasitas 200 LPD dan Pembangunan Booster serta jaringan Distribusi Utama

8. Pembangunan jalan Tebas - Merbau

9. Pengendalian Banjir, Lahar, Pengelolaan Drainase Utama Perkotaan, dan Pengaman Pantai

10. Pelebaran jalan dalam kota Ngabang

11. Pembangunan Tempat Pemprosesan Akhir Sampah Sukadana

• Pemprov Siapkan Anggaran sekitar Rp 230 Juta untuk Mudik Lebaran Gratis Dengan Kuota 1000 Orang

12. Pembangunan Drainase untuk Rencana penanganan genangan pada Kawasan Alun-Alun Pasar Sentral

13. Pembangunan SPAM Regional Pendukung Kota Singkawang dan Bandara Singkawang

14. Penataan Kawasan Pasar Sungai Kakap

15. Pembangunan Pasar Rakyat Desa Simpang Tiga

16. Pembangunan jalan 2 jalur Dalam Kota Sekadau (Ruas jalan Sekadau - Tebelian)

17. Pengembangan Jaringan Air Tanah dan Air Baku

18. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian

19. Penyediaan Jaringan Listrik di 57 Desa

20. Pembangunan Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat Alur DAS Kapuas.

Ikuti Terus Berita Terupdate Seputar Kalbar Hari Ini Di sini