Harta Kekayaan Heddy Lugito, Ketua DKPP RI yang Minta Anggaran Rp.92 Miliar Untuk Persidangan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI Heddy Lugito mengungkapkan jika pihaknya kehabisan anggaran tahun 2023.

Anggaran DKPP itu habis untuk menjalankan proses persidangan.

Untuk diketahui, pagu anggaran DKPP Tahun 2023 telah ditetapkan sebesar Rp 26,1 miliar dengan peruntukan belanja operasional sebesar Rp 17 miliar dan belanja non operasional sebesar Rp 9,1 miliar.

September 2022 lalu Komisi II DPR RI menyetujui usulan tambahan anggaran tahun 2023 untuk DKPP sebesar Rp 7,2 miliar.

Persetujuan tersebut diambil dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RPD) Komisi II bersama DKPP di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu 21 September 2022.

Tambahan anggaran tahun 2023 tersebut dialokasikan untuk pembayaran terkait operasional kantor sebesar Rp 6,34 miliar dan pemeliharaan kantor sebesar Rp 851 juta.

Baca juga: Harta Kekayaan Habiburokhman Politisi Gerindra Terakhir Dilaporkan 3 Tahun Silam, Berapa Jumlahnya?

Untuk itu pihaknya pun mengajukan anggaran tambahan dan saat ini tengah diproses dari Kementerian Keuangan.

Adapun jumlah anggaran yang diminta DKPP kali ini berjumlah Rp 92 miliar.

"Sejauh ini DKPP sudah kehabisan anggaran untuk sidang. Sudah mengajukan tambahan, Pak Mendagri sudah mengajukan ke Menteri Keuangan. Sekarang sedang diproses," kata Heddy Lugito kepada awak media, Selasa 28 Maret 2023 dilansir dari Tribunnews.

Anggaran tersebut dikatakan Heddy Lugito untuk menjalani proses sidang, terkhususnya untuk yang berada di luar kota Jakarta.

"Mintanya sekitar Rp 92 miliar. Karena anggaran untuk yang sidang luar kota sudah habis kita. Jadi ini enggak bisa sidang luar kota lagi," jelasnya.

Untuk diketahui, dilansir dari Kompas.com, sebelum terjun ke bidang kepemiluan, Heddy Lugito pernah menduduki sejumlah kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sarjana Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro ini pernah menjabat sebagai komisaris PT Pertani dan PT Pelindo III.

Heddy Lugito kini bahkan masih tercatat sebagai komisaris independen PT Sang Hyang Seri, BUMN yang bergerak di bidang pertanian, khususnya penyediaan benih.

Dia juga malang melintang di bidang jurnalistik.

Pria kelahiran Boyolali, 5 Juni 1960 itu menghabiskan lebih dari 25 tahun berkarier di media massa.

Baca juga: Cek Harta Kekayaan Armuji Wakil Wali Kota Surabaya, Politisi PDI Perjuangan yang Pernah Main Film

Heddy Lugito pernah menjadi Pemimpin Redaksi Majalah Gatra (2016-2016) merangkap Pemimpin Redaksi Gatranews.com (2012-2016).

Dia juga tercatat pernah menjadi Sekretaris Jenderal Serikat Perusahaan Pers (2009-2017), serta aktif di Forum Pemimpin Redaksi (Pemred).

Sebagai pejabat, Heddy Lugito pun diwajibkan melaporkan Harta Kekayaannya kepada negara.

Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Penyampaian LHKPN selama Wajib LHKPN menjabat dilakukan secara periodik setiap 1 tahun sekali atas harta kekayaan yang dimiliki per posisi 31 Desember.

LHKPN itu diserahkan kepada KPK paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun berikutnya.

Masih dilansir dari Kompas.com, Harta Kekayaan Heddy Lugito tercatat mencapai Rp 10.335.426.600 atau Rp 10,3 miliar.

Angka itu mengacu pada Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Heddy yang dilaporkan pada 16 Februari 2021 dan dicatat di situs resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harta Kekayaan Heddy Lugito terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi, hingga kas dan setara kas.

Heddy Lugito tercatat memiliki 5 bidang tanah dan bangunan di sejumlah daerah seperti Bekasi, Boyolali, dan Gunungkidul yang nilainya mencapai Rp 4,6 miliar.

Lalu, dia memiliki 3 unit mobil yang bernilai Rp 1 miliar.

Heddy Lugito juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 20 juta serta kas dan setara kas sebesar Rp 4,7 miliar.

Dengan rincian tersebut, total harta kekayaan Heddy mencapai Rp 10,3 miliar. (*)

Cek Berita dan Artikel Mudah Diakses di Google News