Menteri Suharso Puji Kabupaten Kubu Raya Manfaatkan Informasi Geospasial

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memuji Kabupaten Kubu Raya atas prestasi di dalam meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial. 

Pujian itu dilontarkan Menteri Suharso saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) Tahun 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta pada Senin 20 Maret 2023.

Rakornas itu juga dihadiri Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan yang dihelat sebagai salah satu narasumber terkait informasi Geospasial. 

Menurut Menteri Suharso, pemanfaatan sistem informasi berbasis geospasial atau ruang kebumian akan memudahkan di dalam perencanaan-perencanaan pembangunan.

“Di Kabupaten Kubu Raya itu peta rumah tangganya sudah tersedia. Jadi kita berharap seluruh intervensi program benar-benar langsung kepada mereka para penerima manfaat dengan tepat,” ujarnya. 

Baca juga: Hermawansyah Ajak Kepala Desa di Kubu Raya Ikut Serta Jadi Kakak Asuh Cukup Dua Telur

Dan Kepala Bappenas Suharso menuturkan sistem data berbasis geospasial yang lebih akurat dan aktual akan dapat menekan tingkat kesalahan di dalam perencanaan sasaran subyek dan obyek. Sehingga tidak terjadi salah sasaran dan alokasi anggaran. 

“Kita bisa menurunkan dengan baik tingkat kesalahan sehingga orang yang memang seharusnya berhak mendapatkan manfaat akan bisa menerimanya dan yang tidak sebagai penerima manfaat memang tidak akan menerimanya. Kalau kita sudah melakukan sistem berbasis geospasial, ini akan memudahkan di dalam perencanaan-perencanaan pembangunan,” tuturnya.

Sementara itu Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan dalam paparannya menyebut pentingnya meningkatkan pemanfaatan informasi geospasial di setiap daerah. 

Menurutnya, sistem informasi berbasis geospasial sangat membantu di dalam proses pembangunan. Mulai dari perencanaan hingga pengawasan.

“Harapan kita, bayangkan saja jika semua daerah di Indonesia punya kebijakan itu, maka di pusat ini akan mudah dalam menavigasi seluruh program di semua sektor. Sehingga akan memberikan  kebahagiaan bagi masyarakat. Bisa mengurangi ketimpangan karena semua program terdistribusi dengan tepat dan tidak mubazir,” ujarnya.

Lebih rinci Muda menerangkan di dalam sistem informasi data berbasis geospasial, semua data atas subyek dan obyek tidak hanya disuguhkan dalam bentuk tabel, tapi juga dalam bentuk nama, alamat, lokasi, posisi koordinat, dan informasi berbasis peta ruang kebumian. Sehingga lebih lebih akurat, mutakhir, terpadu, lengkap, dan langsung dari sumbernya. 

“Jadi di dalam perencanaan, kualitas data itulah yang menjamin ketepatan sehingga tidak ada kemubaziran. Yang pasti semuanya juga jadi bergerak serempak dari kabupaten sampai desa. Sistem berbasis geospasial itu menavigasi semua kebijakan. Misalnya dalam proses perlindungan sosial, kesehatan, kebencanaan, lingkungan, rumah tidak layak huni, dan sebagainya. Intinya, bagaimana kita melakukan transformasi dari yang tidak layak menjadi layak dan tidak terdidik menjadi terdidik,” tuturnya.

Muda mengungkapkan hasil dari pemanfaatan informasi geospasial di Kubu Raya terlihat jelas, yang diantaranya dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kubu Raya yang tertinggi di antara semua kabupaten di Kalimantan Barat. Begitu pula angka kemiskinan yang terendah dan angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi. 

“Nah, hasilnya IPM kita dalam tiga tahun ini luar biasa peningkatannya. Sebab dengan sistem infomasi berbasis geospasial ini, semuanya jadi terukur. Yang kita kejar kan muaranya adalah IPM. Karena di situ ada dimensi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nah, standar layak hidup ini akhirnya jadi baik dan sekarang tertinggi di antara semua kabupaten di Kalimantan Barat,” terangnya.

Muda menyatakan kehadirannya pada Rakornas IG untuk memotivasi agar pemanfaatan informasi geospasial menjadi perhatian serius semua pihak. 

“Kami di sini untuk mengajak dan meyakinkan bahwa ini adalah kebutuhan kita dan integrasi dari data tabular statistik ke geospasial ini sangat luar biasa. Ibaratnya ini rajanya data karena satu titik bisa menjelaskan banyak hal. Dari satu rumah tangga di semua sisinya bisa dijelaskan. Sehingga semua pihak terkait bisa berperan sesuai dengan fungsinya. Hasilnya percepatan pembangunan akan tepat, tidak mubazir, dan tidak ada pembiaran,” ucapnya. 

Rakornas IG digelar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) RI dengan mengundang Bupati Kubu Raya sebagai narasumber. Sebab Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah terbaik di Indonesia dalam pengembangan simpul jaringan dan pemanfaatan informasi geospasial.

Bupati Kubu Raya H Muda Mahendrawan terpilih satu diantara beberapa kepala daerah menjadi narasumber di hadapan sejumlah kementerian, lembaga negara dan Pemerintah Provinsi se Indonesia pada Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial (Rakornas IG) pada Senin 20 Maret 2023 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.

Rakornas IG ini merupakan amanah PP No 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial dan tindak lanjut hasil kegiatan Pra-Rakornas IG tanggal 6-7 Maret 2023 di Jakarta.

Pada Rakornas IG Tahun 2023 yang di gelar oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) ini mengangkat tema "Implementasi Integrasi Geospasial Statistik untuk Akselerasi Pembangunan Nasional”

Dan pada Rakornas IG tahun 2023 ini Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan menggandeng Kepala Bappeda Litbang Kubu Raya Amini Maros dan Kepala Dinas Kominfo Kubu Raya Eddy Mudianto.

Pada Rakornas ini juga BIG mengundang sejumlah kementerian dan jajarannya yang diantaranya Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Maritim dan Investasi, Kemen LHK, Kemen ESDM, Kementerian Pertanian, Kemen PUPR, Kemen ATR, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kemen Desa, PDT dan Transmigrasi, Kemen Kominfo, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perdagangan, Kementerian PPN, Menkeu, Kementerian Perindustrian, Kementerian Dikbud Ristek, Kemenkes, Kemen Pariwisata Ekonomi Kreatif, Kementerian BUMN, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UKM, Mabes TNI, Mabes Polri, BIN, BNN, Basarnas, BNPB, BMKG, BRIN, dan sejumlah lembaga Negara serta beberapa Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota serta Pemerintah Kabupaten terpilih. (*)

Baca juga: Polemik Batas Wilayah Pontianak-Kubu Raya, Cornelis Sebut Pemda dan Kemendagri Harus Duduk Bersama