THR 2023 Cair! Ketahui Masalah yang Wajib Diwaspadai Para Karyawan dan Buruh

Apakah Kebijakan Ini Bisa Diubah?

Menurut Suryanto, aturan yang terdapat dalam tiga landasan hukum tadi adalah batas minimal bagi perusahaan.

“Boleh aja pengaturannya beda, tapi gak boleh lebih rendah dari hak yang mereka harus terima,” pungkasnya.

Misalnya, dalam aturan, jika pekerja sudah bekerja selama 12 bulan, ia akan mendapat THR sebesar satu bulan upah.

Hal yang boleh dilakukan perusahaan adalah membayar lebih besar dari itu, misalnya dua atau tiga bulan upah.

Aturan mengenai THR ini berlaku untuk semua pengusaha, baik itu besar atau kecil. Jadi, meskipun tak ada perjanjian kerja secara tertulis sekalipun, THR tetap harus diberikan.

Masalah yang Kerap Ditemui

Meskipun telah diatur sedemikian rupa, masih ada saja perusahaan yang enggan membayarkan THR.

Hal inilah yang kerap menjadi masalah. THR sendiri wajib dibayarkan maksimal tujuh hari menjelang hari raya. Jika belum mampu membayar, perusahaan bisa mendiskusikannya dengan pekerja mengenai metode pembayarannya. Terlebih, di masa pandemi banyak sektor yang terdampak secara ekonomi.

Akan tetapi, jika kondisi keuangan sudah kembali normal, THR wajib dibayar secara penuh.

Jika tidak, akan ada sanksi administratif berupa denda sebesar lima persen dari waktu keterlambatan pembayaran.

Perusahaan yang tak membayar THR akan dilakukan penyelidikan dan verifikasi data oleh Menaker.

• Besaran Gaji PNS Terbaru Cair Mulai 1 Maret 2023 Lengkap Jadwal Pencairan THR dan Gaji ke-13

Kemudian perusahaan tersebut diberikan nota pemeriksaan pertama. Jangka waktu pembayaran THR dari nota pemeriksaan pertama adalah 14 hari.

Apabila lewat dari itu, akan ada nota pemeriksaan kedua. Jika masih belum membayar, perusahaan akan diberikan teguran tertulis yang berisi pembekuan kegiatan usaha dan pembatasan produksi.

Usaha ini dilakukan karena, “Filosofinya, pengusaha dan pekerja saling membutuhkan. Sehingga kalau terjadi pelanggaran, diperingatkan dulu, diberikan kesempatan.”