Kerja Cepat Kerja Tuntas Bersama Penjabat Wali Kota Singkawang
Pada awal acara ia menjelaskan bagaimana perkembangan terbaru dari pembangunan bandara yang ada di Kota Singkawang.
Penulis: Ferlianus Tedi Yahya | Editor: Try Juliansyah
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Penjabat Wali Kota Singkawang, Drs. H. Sumastro, M. Si dilantik dan dikukuhkan pada 18 Desember 2023 lalu.
Sebelum menjabat sebagai PJ Wali Kota Singkawang, Sumastro merupakan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Singkawang.
Selama dilantik, ia harus menuntaskan sejumlah personal yang ada di Kota Singkawang, bagaimana perjalanannya, dijelaskan dalam acara Tribun Pontianak Podcast (Triponcast) edisi Jumat, 17 Maret 2023.
Pada awal acara ia menjelaskan bagaimana perkembangan terbaru dari pembangunan bandara yang ada di Kota Singkawang.
"Berbicara tentang Bandar Udara Singkawang ini, Alhamdulillah, Puji Tuhan kita berapa pada positioning yang sangat menjanjikan, dimana pada tahun 2023 ini kita fokus kepada sisi udaranya," kata Penjabat Wali Kota Singkawang, Drs. H. Sumastro, M. Si dalam acara triponcast.
Baca juga: Musrenbang RKPD Kota Singkawang, Sumastro : Semua Stakeholder Sepakat Fokus Penanggulangan Banjir
Ini juga menjadi salah satu program lanjutan dari rancangan pembangunan Bandara Udara Singkawang yang sudah terlaksana sejak tahun 2020 lalu.
"Pada tahun ini kita menargetkan program-program yang cukup masif untuk membereskan sisi udaranya berupa runaway sepanjang 1,4 kilo, dengan lebar 30 dan ketika bisa beroperasi nanti ditahun 2024 akan bisa digunakan oleh pesawat sekelas ATR 74, 72 seat," katanya.
Tak hanya itu, ia juga mengatakan hasil dari konsolidasi dan konsultasi dari seluruh supervisi pada tanggal 20 Maret mendatang Bandar Udara Singkawang akan dikunjungi oleh DPR RI bersama rombongan diantaranya Dirjen Perhubungan Udara.
Ia juga mengatakan untuk lahan Bandar Udara Singkawang juga tidak memiliki permasalahan saat ini sudah clear.
"Sejak tahun 2019 sudah clear, kita bebaskan untuk lokasinya, dan sekarang kita berpacu juga saya targetkan dalam bulan Maret ini harus selesai pembicaraannya dengan pemilik lahan setelah itu kita lanjutkan tahapan ganti ruginya," katanya.
Bukan hanya itu saja, untuk akses jalan masuk juga sudah dipersiapkan dengan baik dan sudah di desain dengan sedemikian rupa yang nantinya akan masuk dari kawasan pasir panjang.
"Di situ nanti kita ada connecting jalan akses ke bandara ada sekitar 10 kilometer dari jalan utama pasir panjang yang dua jalur itu," katanya.
Namun demikian ia juga mengatakan program Bandara Udara ini awalnya diinisiasi oleh pemerintah kota Singkawang pada tahun 2024.
"Karena Bandara Udara ini kewenangannya masih sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, maka maping yang kita sepakati adalah untuk urusan atau tanggungjawab ini merupakan tanggung jawab dari pemerintah Kota Singkawang," jelasnya.
"Tetapi ketika masuk kedalam pembangunan fisik dan infrastruktur Bandar Udara Singkawang itu adalah kewenangan dari Pemerintah Pusat," tambahnya.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/pontianak/foto/bank/originals/tedi-170323-podcas.jpg)