Pemprov Kalbar Susun Strategi Peningkatan IPM, Ria Norsan: Semoga Jadi Perhatian Pemkab Mempawah

"Sementara dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai tahun 2019 yang lalu telah memberikan bantuan biaya pendidikan tingkat SMA

Penulis: Ramadhan | Editor: Rivaldi Ade Musliadi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RAMADHAN
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Jumat 10 Maret 2023. Turut dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, berharap strategi dan arah kebijakan Provinsi Kalbar yang telah disusun demi peningkatan IPM di Tahun 2023 dapat menjadi perhatian bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah.

Hal tersebut disampikan Wagub Ria Norsan ketika menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2024 di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Jumat 10 Maret 2023.

Pertama, kata Ria Norsan, dalam meningkatkan Rata-rata lama sekolah, dalam jangka pendek dibutuhkan upaya untuk mendorong masyarakat mengikuti Program Penyetaraan Paket Pendidikan (Paket A/B/C).

"Sementara dalam jangka panjang, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mulai tahun 2019 yang lalu telah memberikan bantuan biaya pendidikan tingkat SMA/SMK Negeri serta Bantuan Berbagai Perlengkapan Sekolah sehingga mendorong anak-anak usia sekolah untuk tetap bersekolah," katanya.

Wagub Ria Norsan Soroti Beberapa Capaian Kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah

Selain itu untuk mendorong partisipasi lulusan SMA agar melanjutkan ke jenjang Perguruan Tinggi maka diperlukan dorongan dari Pemerintah Kabupaten agar menyediakan bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi yang ada di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

"Sementara itu dalam rangka meningkatkan harapan lama sekolah, pembangunan Unit Sekolah Baru dan Penyediaan Tenaga Pengajar akan terus diupayakan oleh Pemerintah Provinsi sesuai dengan batasan kewenangan yang diatur peraturan perundang-undangan," terangnya.

Hal kedua yang perlu menjadi perhatian Pemkab Mempawah kata Norsan, dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

"Penguatan Pusat-Pusat Kesehatan Masyarakat harus terus dilakukan. Selain sebagai pusat pengobatan harapannya Pusat Kesehatan Masyarakat dapat menjadi fasilitasi medis utama yang mampu melakukan pencegahan guna mendorong Pola Hidup Sehat sehingga Kasus Kematian Ibu Melahirkan, Kasus Kematian Bayi dan Kasus Stunting dapat terus berkurang," terangnya.

Secara khusus, Norsan berharap Pemerintah Kabupaten Mempawah dapat terus meningkatkan upaya dalam penurunan prevelensi stunting dengan mendorong partisipasi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan.

"Di sisi lain pemerintah Kabupaten Mempawah kami harap mampu mendekatkan fasilitas kesehatan di tengah -tengah masyarakat," jelasnya.

Selanjutnya terang Norsan, hal ketiga yang harus menjadi perhatian Pemkab Mempawah yakni dalam rangka meningkatkan standar hidup layak, dan peningkatan Produktivitas Sektor Unggulan harus menjadi perhatian.

"Pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan agar menjadi prioritas bagi Pemerintah Kabupaten Mempawah sesuai dengan distribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang mendominasi PDRB Kabupaten Mempawah," terangnya.

Selain itu, Norsan turut berpesan terkait pengendalian harga barang-barang kebutuhan pokok yang harus selalu dilakukan.

Dirinya meminta untuk segera berkoordinasi ke Provinsi jika ditemukan kelangkaan-kelangkaan barang kebutuhan pokok.

"Tim Pengendali Inflasi Daerah harus terus memperkuat koordinasi lintas sektor," terangnya. (*)

Ikuti Terus Berita Lainnya di Sini

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved