Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan Sertifikat Redistribusi Tanah untuk Masyarakat Kalbar

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban PNBP atas Pelayanan Publik dan Pelaksanaan KKPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Diketahui bahwa Kementerian ATR/BPN telah memperoleh Pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 10 tahun berturut-turut. Capaian ini merupakan bentuk komitmen Kementerian ATR/BPN dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan APBN secara transparan dan akuntabel.

Salah satu poin utama dari pemeriksaan BPK adalah terkait dengan Penyelenggaraan Penataan Ruang dalam penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha. Sampai dengan tahun 2022, Kementerian ATR/BPN telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi temuan seluruh pemeriksaan sebesar 73,91 persen.

Ditempat yang sama, Sekda Provinsi Kalbar menyampaikan dengan adanya program PTSL ini masyarakat mempunyai kepastian hukum terhadap lahan yang dimilikinya. Dimana mereka memiliki sertipikat kepemilikan tanah yang sah.

“Kemudian sertipikat ini kan bisa diagunkan mereka untuk modal usaha, mungkin mereka punya UMKM yang akan mereka kembangkan dan butuh tambahan modal. Tapi jangan diagunkan ke rentenir, agunkan ke bank pemerintah supaya tidak malah diperas atau ditipu,” tegasnya.

Dalam sambutannya, Plt Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Sri Puspita Dewi menyampaikan ucapan terima atas kehadiran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Menteri ATR/Kepala BPN), Hadi Tjahjanto ke Kalbar untuk menyerahkan langsung pembagian sertipikat Aset Pemerintah Daerah dan Redistribusi Tanah bagi masyarakat Kalbar.

“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Kalbar dan pemerintah kabupaten kota beserta jajaran yang telah mendukung dibidang pelayanan yang ada di BPN Provinsi Kalbar,” ujarnya.

Pada kunjungan kerja ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi Inspektur Jenderal, R.B. Agus Widjayanto, Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang, Dwi Hariyawan, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN; dan Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat, Sri Puspita Dewi.

Turut hadir Anggota Komisi II DPR RI Cornelis, Sekda Harisson beserta jajaran Forkopimda, Bupati, dan Walikota di Provinsi Kalimantan Barat, dan Anggota III BPK RI, Achsanul Qosasi beserta jajaran.

Salah satu warga penerima sertipikat dari Menteri ATR/BPN yakni Junaidi (43) dari Desa Purun Kecil, Kecamatan Sungak Pinyuh, Kabupaten Mempawah menyampaikan rasa syukur karena telah mendapatkan bantuan dari pemerintah dalam bentuk sertipikat ini.

“Kami merasa terbantu dengan adanya program ini. Kalau kami sendiri tentu tidak mampu, karena sehari-hari saja kerjaan kita hanya petani. Jadi dengan adanya program BPN ini kita merasa sangat terbantu,”ungkapnya.

Bahkan dikatakannya tanah yang ada saja sudah terlantar selama kurang lebih 27 tahun, yang mana kepemilikannya hanya dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT).

Adapun tanah yang ia terima tersebut dengan luas 3 hektar yang telah digunakan untuk lahan pertanian yakni menanam padi.

“Tanah ini sekitar 3 hektar tapi dibagi lima orang dari kami bersaudara,” ucapnya.

Ia mengaku sudah mengurus ini kurang lebih enam bulan dan tidak ada biaya yang ia keluarkan sedikitpun.

“Untuk itu kami juga ucapkan terima kasih kepada Pemdes kami yang juga mau ikut membantu kami mengurus tanah ini,” pungkasnya. (*)

• Komit Berkolaborasi, BPN Kalteng Siap Dukung Pelaksanaan Pengamanan Aset PLN Tahun 2023

Cek berita dan artikel mudah diakses di Google News