Pemilu Damai 2024

BREAKING NEWS - Deklarasi Damai Pemilu 2024, Bupati Kapuas Hulu Minta Oknum Ajak Golput Disanksi

Deklarasi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan.

|
Penulis: Sahirul Hakim | Editor: Faiz Iqbal Maulid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Sahirul Hakim
Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan saat membuka acara deklarasi Pemilu damai dan berintegritas menuju Pemilu 2024, di Gedung MABM Kapuas Hulu, Selasa 21 Februari 2023. 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kapuas Hulu melakukan deklarasi Pemilu damai dan berintegritas menuju Pemilu 2024, di Gedung MABM Kabupaten Kapuas Hulu, Selasa 21 Februari 2023.

Deklarasi tersebut dibuka langsung oleh Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan, dan dimana dalam kegiatan tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tetap selalu mendukung penuh, untuk menciptakan Pemilu yang damai dan berintegritas.

"Dengan adanya kegiatan seperti ini, menunjukkan bahwa rasa semangat kita semua  untuk menciptakan Pemilu yang damai, dan Pemilu berintegritas di Kapuas Hulu," ujarnya.

Untuk menciptakan Pemilu yang damai dan berintegritas, jelas Bupati Kapuas Hulu, adalah tugas bersama, baik itu partai politik, Bawaslu, KPU, TNI, Polri, organisasi masyarakat dan semua pihak.

"Jadi semuanya ada tugas untuk sama-sama bersinergi mengawasi pemilu yang damai dan berintegritas di wilayah Kapuas Hulu," ucapnya.

Bupati Kapuas Hulu Ingatkan Anak Muda Jauhi Narkoba dan Pergaulan Bebas

Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Diaan Tinjau Ruas Jalan dan Jembatan yang Telah Dibangun di 2022

Fransiskus Diaan juga menjelaskan bahwa, dimana setiap pelaksanaan Pemilu sering terjadi pelanggaran, maka diharapkan semuanya bisa direndam dengan baik agar Pemilu di Kapuas Hulu selalu damai.

"Ini adalah tugas bersama," ujarnya.

Selain itu juga Bupati mempertanyakan ke Bawaslu dan KPU, ada oknum masyarakat yang mengajak masyarakat lainnya agar tidak menggunakan hak pilihnya saat pemilu, dengan alasan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

"Apakah ada sanksinya bagi oknum yang mengajak masyarakat tidak memilih atau hak pilih, dan diharapkan ada sanksi supaya masyarakat bisa menggunakan hak pilih," ucapnya.

Bupati juga mengakui bahwa, Pemda juga memiliki keterbatasan untuk ingin membangun Kapuas Hulu secara merata.

"Maka diharapkan sama-sama memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tetap menggunakan hak pilihnya," ungkapnya.

Ikuti Terus Berita Terbaru dan Terupdate Terkait Pemilu Damai 2024 di sini

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved