Alasan Bansos PKH hingga BPNT Belum Cair 2023 Bulan Ini dan Kapan PKH Triwulan 1 Cair?

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Benarkah pencairan bantuan program keluarga harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) batal dicairkan bulan ini?

Bagi masyarakat penerima manfaat (PM) tentunya sudah berhadap bantuan tesebut segera dicairkan oleh pemerintah.

Banyaknya masyarakat yang bertanya-tanya terkait kapan pencairan PKH hingga BPNT,

Meskinya pencairan PKH tahap 1 sudah mulai disalurkan bulan Januari hingga Maret 2023 mendatang.

Terkait pencairan bantuan sosial (Bansos) 2023 Menteri Sosial, Tri Rismaharini telah melangsungkan rakat kerja dengan Komis VIII DPR-RI.

Raker Kemensos dengan Komisi VIII berlangsung pada Rabu 8 Februari 2023 lalu.

Baca juga: Link cekbansos.kemensos.go.id Cek Daftar Nama Penerima Bansos yang Dicairkan 2023 Sekarang

Saat dengat pendapat, Tri Rismaharini menjelaskan kendala pencairan dana Bansos pada penerima manfaat.
 
Dalam penjelasannya dihadapan Komisi VIII, Tri Rismaharini menyebut anggaran di Kemensos diblokir oleh Kementerian Keuangan yang  nilainya mencapai Rp412,08 miliar.

Apakah Ada hubungannya dengan keterlambatan pencairan bansos 2023?

Padahal menurut Risma yang merupakan mantan Wali Kota Surabaya ini,  saat Raker dengan wakil rakyat di Senayan bahwa dana yang diblokir Kemenkeu merupakan dana bantuan sosial.

Menurut Risma jika anggaran sudah disetujui DPR, meskinya pihak Kemensos bisa langsung menggunakannya.

Ia pun mengaku sudah bersurat dengan Kemenkeu terkait persoalan pemblokiran dana tersebut.

Hal itu disampaikannya karena dana yang diblokir oleh Kemenkeu merupakan Bansos untuk masyarakat.

Risma minta dari agar blokir dana Kemensos segera dibuka karena berkaitan dengan pencairan bansos pada masyarakat.

Mensos juga melaporkan persoalan anggaran dengan DPR-RI bahwa anggaran kemensos diblokir pihak Kemenkeu sebesar Rp412 miliar. Dia menyebut Kemensos mempunyai anggaran sebesar Rp78,1 T yang akan dikelola pada 2023.

Seharusnya dana yang telah disetujui DPR meski dicairkan langsung oleh Kemenkeu.